Tinjauan Maqashid Al-syariah tentang konsep keadilan dalam ketentuan Poligini menurut UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bagi seseorang yang akan berpoligini harus meminta izin isteri pertama/isteri-isterinya dan mendapat penetapan Pengadilan Agama terhadap izin tersebut. Upaya pembuatan izin ini sebagai upaya pemerintah memahami konsep keadilan dalam poligini dalam hukum islam. Sebaliknya, dalam tinjauan Maqashid al-Syariah, apakah izin tersebut maslahata atau madharat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana konsep keadilan dalam ketentuan Poligini menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 (2) Bagaimana konsep keadilan dalam ketentuan Poligini menurut Kompilasi Hukum Islam dan (3) Bagaimana Analisis Maqashid al-Syariah terhadap konsep keadilan dalam ketentuan Poligini pada UU Nomor 1 Tahun 1972 dan Kompilasi Hukum Islam. Kerangka pemikiran penelitian didasarkan kepada Maqashid al-Syariah berdasarkan kategori daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin dengan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan filosofis, historis dan sosiologis. Teknik pengumpulan dana berdasarkan observasi, wawancara dan studi pustaka. Analisis data dimulai dengan identifikasi, klasifikasi, kategorisasi dan unitisasi data sehingga melahirkan hipotesis kerja sesuai dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya dilakukan interpretasi (penafsiran) data dengan memberikan pemaknaan logika, dianalisa sehingga mudah dimengerti dan dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan (1) jenis keadilan poligami dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah jenis keadilan konvensional, prosedural, legal dan gender. (2) Jenis keadilan poligini menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah jenis keadilan keadilan konvensional, prosedural, legal dan distributif. (3) Tinjauan maqashid al-syariah yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia untuk menghindari kemudharatan dan cara yang dilakukan oleh UU dan KHI merupakan cara memahami konsep adil dengan cara mematuhi aturan dan prosedural poligini. Hal ini merupakan ilat (alasan) UU dan KHI dalam memahami konsep keadilan dalam Hukum Islam bagi seorang suami yang akan melakukan poligini dengan cara meminta izin kepada isterinya dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama