Wacana pemberlakuan hukum pidana Islam dalam kompetensi absolut peradilan agama (analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19/PUU-VI/2008)

Pemberlakuan hukum pidana Islam masih terus diwacanakan di tengah-tengah masyarakat Plural Indonesia. Salah satunya adalah permohonan judicial review UU Peradilan agama kepada Mahkamah Konstitusi terkait kompetensi absolut Peradilan Agama. Skripsi ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana putusan MK tersebut dan untuk mengetahui pemberlakuan sejumlah aspek hukum pidana Islam yang ada di Indonesia serta bagaimana peluang pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia melalui analisis putusan MK No. 19/PUU-VI/2008. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data library research yang mengkaji berbagai dokumen terkait dengan topik penelitian. Serta menggunakan kerangka teori analisis Din Syamsuddin terkait relasi agama-negara di Indonesia dan juga menggunakan pendekatan-pendekatan politik hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sejumlah aspek pemberlakuan hukum pidana Islam pernah diberlakukan dalam sejarah bangsa Indonesia dari masa kerajaan hingga pasca kemerdekaan. Dan bahwa Indonesia sebagai negara dengan paradigma relasi agama-negara Simbiotiknya membuka peluang pemberlakuan hukum pidana Islam untuk masuk ke dalam sistem hukum nasional dalam hal ini lembaga Peradilan Agama sebagai Institusi penegak hukumnya. Yang mana hal ini tentu sangat bergantung kepada proses-proses politik di Indonesia