Sanksi pidana dalam hukum keluarga: Pandangan pakar hukum Islam di Kota Banda Aceh

Di Indonesia, Perkawinan diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974. Undang-undang tersebut sudah berjalan lebih 38 tahun lebih, tetapi masih banyak peraturan yang belum diatur didalamnya.Seperti: pelaku kejahatan maupun pelanggar atas Undang-undang perkawinan hingga saat ini belum dikenai sanksi hukum pidana. Tidak diterapkannya sanksi ini telah mencederai hak pemenuhan keadilan bagi korban kejahatan perkawinan. Dengan alasan berpijak pada agama dan tradisi, kejahatan perkawinan terus terjadi di tengah masyarakat. Pelakunya bukan hanya kaum kebanyakan, melainkan juga pejabat publik, para tokoh agama dan selebriti. Pada tahun 2007 telah dirumuskan Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama(RUU HMPA), yang didalamnya diatur sanksi hukum (pidana) bagi pelaku yang melanggarnya. Tanggapan masyarakat terhadap sanksi tersebut berbagaimacam ada yang setuju dan banyak yang menolak. Penelitian ini bertujuan untuk mengali dan mengungkapkan: Pertama Bagaimana pandangan pakar hukum Islam di Kota Banda Aceh mengenai sanksi pidana dalam hukum perkawinan. Kedua pandangan pakar hukum Islam di Kota Banda Aceh mengenai sanksi pidana yang terdapat dalam RUU (Hukum Materiil Peradilan Agama). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research), adapun metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara (interview). Untuk mengecek validitas data hasil wawancara yang diperoleh maka peneliti menggunakan metode triangulasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan: Pertama, para pakar hukum Islam di Kota Banda Aceh, sangat menyetujuinya penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan/pelanggar perkawinan. Dengan alasan supaya perkawinan itu tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang merugikan semua kalangan, bahkan anak-anak yang menjadi korban. Pemberian sanksi pidana untuk kontek sekarang ini diperlukan dalam ranah hukum keluarga sesuai dengan maqasyid syariah, dan supaya peraturan yang ada dalam Undang-undang perkawinan menjadi lebih ditaati oleh masyarakat, dan untuk menutupi kekosongan hukum yang ada dalam UU perkawinan. Kedua, para pakar hukum Islam di Kota Banda Aceh menyetujui sanksi pidana dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama tersebut. Namun demikian, mereka berbeda pandangan terdahap isi materinya. Ada yang beranggapan bentuk sanksi pidana dalam RUU tersebut masih telalu ringan. Dan sebahagian lain menganggap isi materinya sudah cukup, sedangkan teknik pelaksanaanya diserahkan kepada pihak yang berwenang (hakim)