Penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penelitian ini menganalisi tentang penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat paska amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mengetahugaimana mekanisme penggunaan hak angket DPR dan permasalahan dalam proses pelaksanaan hak angket itu sendiri. Peneletian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara ilmiah yakni dalam studi ilmu hukum, dan secara praktis maupun akademis yakni sebagai masukan bagi penulis maupun pihak-pihak yang memiliki keinginan untuk menganalisis kasus penggunaan hak angket pasca amandemen undang-undang dasar 1945. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literature, pendapat ahli, makalahmakalah. Dalam studi kepustakaan penulis menganalisis tentang landasan pelaksanaaan hak angket DPR yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Ketentuan mengenai tata pelaksanaan hak angket yang terdapat di dalamnya saling bertentangan sehingga sering terjadi ketidakkonsistenan dalam penerapannya. Tata cara pelaksanaan hak angket juga diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI, peneliti dalam hal ini meneliti dasar hukum hak angket dan apa saja permasalahan yang terdapat dalam proses pelaksanaan hak angke