Pelanggaran Hak Atas Rasa Aman Dalam Kasus Penggusuran Tempat Tinggal

Penggusuran diakibatkan karena kebijakan pemerintah yang mengatasnamakan pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam Kejadian di lapangan pihak-pihak yang melakukan penggusuran terkadang tidak memperhatikan prinsip-prinsip dari hak asasi manusia. Untuk menemukan konstruksi perwujudan hak atas rasa aman dalam perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta pemecahan terhadap permasalahan yang ada dilihat dari sudut teori. Penentu metode ini menimbang bahwa penelitian hukum adalah sebuah cara untuk mengetahui aturan hukum, doktrin-doktrin hukum, maupun prinsip-prinsip hukum demi memenuhi isu hukum yang dihadapi. Pada Undang-undang Dasar adalah jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena, Undang-Undang Dasar secara keseluruhan harus dipahami sebagai cita hukum yang menghormati kebebasan, keadilan dan kesetaraan secara ideal yang telah dilembagakan dalam sebuah sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum memiliki wewenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia. Konstruksi hak atas rasa aman dalam hukum positif negara indonesia diatur mulai dari konstitusi yakni pada pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah