Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) lahir melalui Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan awal pembentukannya adalah agar aspirasi rakyat di daerah dapat terakomodir dengan baik dan terciptanya mekanisme checks and balances. Akan tetapi pada kenyataannya, kedudukan dan peran DPD sebagai salah satu kamar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangatlah lemah dan berkesan hanya sebagai lembaga penunjang dan co-legislator bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hal yang berbeda terjadi pada Senate Amerika Serikat dimana kedudukan dan peran lembaga tersebut sama kuat dan seimbang dengan House of Representatives. Senate AS sebagai kamar kedua mempunyai hak dan fungsi yang sama besarnya dengan kamar pert...
Checks and Balances ini dijadikan dasar pembaharuan sistem pemerintahan dalam proses amandemen UUD ...
Bikameral merupakan wujud dari sistem perwakilan yang terdiri dari dua kamar (cembers). Di Indonesia...
Penelitian ini berjudul Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Mengubah Dan Menetapkan Unda...
Salah satu hasil amandemen UUD 1945, adalah munculnya Lembaga Negara baru dalam sistem perwakilan ra...
Keberadaan DPD-RI adalah untuk mengakomodasi kepentingan daerah serta melakukan check and balances d...
Badan Perwakilan Rakyat atau Lembaga Perwakilan Rakyat merupakan lembaga tinggi di negara demokratis...
Pada dasarnya proses terbentuknya DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) sangat panjang...
ABSTRAKMuh Rafli. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam SistemKetatanegaraan Republik Indonesia (...
Indoensia menganut sistem Bikameral yakni DPR dan DPD yang kedudukan antara DPD dan DPR sebagai lem...
Salah satu lembaga negara yang muncul melalui perubahan ke-tiga UUD 1945 antara lain adalah Dewan Pe...
Parlemen merupakan elemen terpenting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Selain menjalankan kew...
Tesis ini memiliki masalah sebagai berikut: Apakah yang menjadi alasan adanya kebijakan pembatasan k...
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Peran DPR Dalam Hal Pengangkatan Duta Besar Sebelum dan Sesu...
DPD selain dibentuk sebagai badan perwakilan rakyat selain DPR karena adanya tuntutan demokrasi guna...
Pada dasarnya keberadaan Dewan Perwakilan Daerah melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republ...
Checks and Balances ini dijadikan dasar pembaharuan sistem pemerintahan dalam proses amandemen UUD ...
Bikameral merupakan wujud dari sistem perwakilan yang terdiri dari dua kamar (cembers). Di Indonesia...
Penelitian ini berjudul Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Mengubah Dan Menetapkan Unda...
Salah satu hasil amandemen UUD 1945, adalah munculnya Lembaga Negara baru dalam sistem perwakilan ra...
Keberadaan DPD-RI adalah untuk mengakomodasi kepentingan daerah serta melakukan check and balances d...
Badan Perwakilan Rakyat atau Lembaga Perwakilan Rakyat merupakan lembaga tinggi di negara demokratis...
Pada dasarnya proses terbentuknya DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) sangat panjang...
ABSTRAKMuh Rafli. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam SistemKetatanegaraan Republik Indonesia (...
Indoensia menganut sistem Bikameral yakni DPR dan DPD yang kedudukan antara DPD dan DPR sebagai lem...
Salah satu lembaga negara yang muncul melalui perubahan ke-tiga UUD 1945 antara lain adalah Dewan Pe...
Parlemen merupakan elemen terpenting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Selain menjalankan kew...
Tesis ini memiliki masalah sebagai berikut: Apakah yang menjadi alasan adanya kebijakan pembatasan k...
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Peran DPR Dalam Hal Pengangkatan Duta Besar Sebelum dan Sesu...
DPD selain dibentuk sebagai badan perwakilan rakyat selain DPR karena adanya tuntutan demokrasi guna...
Pada dasarnya keberadaan Dewan Perwakilan Daerah melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republ...
Checks and Balances ini dijadikan dasar pembaharuan sistem pemerintahan dalam proses amandemen UUD ...
Bikameral merupakan wujud dari sistem perwakilan yang terdiri dari dua kamar (cembers). Di Indonesia...
Penelitian ini berjudul Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Mengubah Dan Menetapkan Unda...