Kajian Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Terhadap Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Skripsi ini membahas Penelitian berjudul Kajian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membahas permasalahan Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?. Metode penelitian yang digunakan adalah statue approach yang artinya dalam menjawab pokok permasalahan melalui peraturan perundang-undangan, serta menggunakan pendekatan masalah conceptual approach yang artinya menggunakan literatur untuk menyelesaikan pokok permasalahan. Hasil penelitian menyatakan bahwa sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, seluruh kehidupan konstitusional di negara Indonesia, baik yang tercantum dalam konstitusi yaitu UUD Negara RI 1945 maupun yang terkandung dalam aturan-aturan dasar yang tidak tertulis yang berkembang dan terpelihara dalam praktik ketatanegaraan, semuanya mengikat warga negara sebagai hukum. Oleh karena itu praktik penyelenggaraan negara dapat menjadi tidak adil apabila hanya diuji pada ketentuan-ketentuan UUD Negara RI 1945 tertulis saja dengan mengabaikan aturan-aturan hukum dasar yang tidak tertulis yang telah dipraktikkan di Indonesia, termasuk praktik ketatanegaraan MK dalam menguji PERPPU terhadap UUD Negara RI 1945