PENGUATAN POSISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Berangkat dari gambaran lemahnya kedudukan Kejaksaan RI di atas, perlu kiranya mendudukan Kejaksaan RI secara proporsional agar mandiri dan independen dalam perspektif teori Negara hukum dan teori pembagian kekuasaan menjadi dasar peneliti ingin meakukan penelitian.Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian menyatakan Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berada di ranah eksekutif menimbulkan ketidakjelasan posisi Kejaksaan dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Kejaksaan hanya disebutkan secara implisit sebagai “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Berdasarkan pasal tersebut maka banyak pihak yang berpendapat bahwa Kejaksaan merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sehingga banyak yang beranggapan bahwa Kejaksaan seharusnya berada di ranah yudikatif dan kedudukan Kejaksaan seharusnya lepas dari pengaruh eksekutif. Penguatan kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilakukan melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi dibandingkan melalui amandeman yang terbentur dengan syarat-syarat ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD NRI 1945. Judicial review dapat dilakukan, mengingat Mahkamah Konstitusi beberapa kali membuat terobosan hukum melalui putusan yang progresif dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan bangsa dan melalui putusan tersebut permasalahan berkaitan dengan konstitusi mampu terpecahkan. Kata Kunci: Penguatan Posisi, Kejaksaan, Undang-Undang Dasar 194