PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG NIKAH WISATA (Analis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Nikah Wisata)

Diantara pernikahan yang ada adalah pernikahan yang sah dan pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang sah merupakan pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat dari pernikahan serta di catatkan di instansi yang bertugas melakukan pencatatan pernikahan. Sedangkan pernikahan yang tidak sah merupakan pernikahan yang tidak terpenuhinya salah satu dari rukun dan syarat pernikahan, dan diantara pernikahan yang tidak sah hukmunya yaitu nikah wisata. Nikah wisata merupakan bentuk penikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun pernikahan tersebut diniatkan dan/atau disepakati untuk sementara semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan selama dalam wisata/perjalanan. Nikah wisata masih diperdebatkan hukumnya oleh para ulama, ada yang setuju dengan pernikahan tersebut dan banyak yang tidak setuju. MUI telah memfatwakan ketidakbolehan nikah wisata, karena nikah wisata diibaratkan hampir sama dengan nikah mut‟ah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik nikah wisata dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap fatwa majelis ulama Indonesia tentang nikah wisata. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pernikahan wisata yang ada ditengah-tengah masayarakat Indonesia dan mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap fatwa majelis ulama Indonesia tentang nikah wisata. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, sumber data sekunder berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah fatwa majelis ulama Indonesia tentang nikah wisata, sedangkan bahan hukum sekundernya adalah sekumpulan data yang akan menunjang data primer. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Praktik-praktik nikah wisata adalah praktik pernikahan yang terdapat akad serah terimah (ijab dan qabul), akan tetapi ijab qabul yang dilakukan pada pernikahan tersebut berbeda dengan nikah yang dianjurkan dalam agama, jika dalam nikah yang dianjurkan oleh agama proses ijab dan qabulnya antara wali dari mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki, namun ijab dan qabul dalam nikah wisata hanya dilakukan oleh calon mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki sehingga lafadz nikahnya pun berbeda dan yang membedakan nikah wisata dengan dengan pernikahan pada umumnya yaitu dalam nikah wisata terdapat batasan usia pernikahan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak di waktu akad. Fatwa MUI tentang nikah wisata merupakan fatwa yang dikeluarkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa nikah wisata adalah pernikahan yang hukumnya haram, fatwa tersebut sesuai dengan kaidah hukum Islam yaitu maqâshid al-syariʻah (tujuan hukum Islam) karena fatwa tentang nikah wisata merupakan salah satu upaya agar tidak menghilangkan nasab seorang anak