Perlindungan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 43 UU RI.No. 1 Tahun 1974)

Disertasi ini membahas tentangperlindungananak luar nikahyakninikah dibawah tangandengan fokus pembahasan bertolak dari permasalahan pokok, yaitubagaimana perlindungananak luar nikahperspektif hukumnasionaldan hukum Islam,yang dijabarkan dalam rumusan masalah: bagaimana status hukumanak luar nikahmenganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 tentang UjiMateriil Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 43 UU RI. No. 1 Tahun 1974); bagaimanakonstruksi perlindungananak luar nikahperspektifhukumnasional dan hukum Islam;bagaimanapemenuhan kebutuhan agar terjamin hak-hakanak luar nikahperspektifhukum nasional dan hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk menggaliperlindungan anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah menurut hukum Islam tetapitidak dicatatberdasarkanperaturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian iniuntukmenggabungkanantarapenelitian pustaka danpenelitianlapangan.Penelitian lapanganberlokasidiPengadilanAgama Kota Parepare ProvinsiSulawesi Selatan; jenis penelitian kualitatif; pendekatan keilmuan penelitian adalahteologisnormatif(syar’i>);yuridis dan filosofis.Sumber dataprimerbersumberdaridata tentangkonsep dan teori perlindungananak luarnikahberupabuku kepustakaan,ketentuan perundang-undangan dan dokumen resmi lainnya, dan data sekunderbersumber dari konsep dan teori yang merujuk sumber data primer,keterangan danputusan para hakim di Pengadilan Agama. Teknik pengumpulan data adalahpengumpulan bahan pustaka, bahan kajian lapangan melalui wawancara, dandokumentasi.Teknik pengolahan data yaitu klasifikasi datayakni data diseleksi,dieditdan direduksi,data diramusehingga menjadidata sempurna. Teknik analisis data yaitupenelitiankualitatifterhadapdata primer,data sekunderdan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) status hukum anak dilahirkandalamnikahdibawah tanganperspektif UU RI. No.1 Tahun 1974 adalah anak luarnikah.Nikah di bawah tanganperspektif hukum Islamsecara materiil telah terpenuhiketentuan syariat, sehingga dapat ditetapkanstatus hukumanak adalah sah dan anak xvi itu tidakdilahirkandi luar nikah;(2)Konstruksi perlindungananak luar nikahbaikperspektif hukum nasional maupun perspektif hukum Islam,dalammaqa>s}id al-syari>’ah dengan pertimbangan prinsip-prinsip maslah}a>h yang dilahirkan darinikah di bawah tangan itu semestinya dicatat untuk menegakkan keadilan dankepastian hukum;(3)Perlindungan anak luar di nikahyangdilahirkan dalam nikah dibawah tangan sebagai pemenuhan hak-hak agar terjamin, berhak atas dirinya hakperwalian, hak kewarisan dan berhak biaya hidup, pendidikan dan kesehatan. Implikasi penelitian ini adalahpencatatan dalam setiap peraturanperundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia tidak terkecuali UU RI No.1 Tahun1974 dapat berlaku secara elastis, refleksible dan dinamis. Bukan peraturanperundang-undanganyangberlaku secarastatis,kaku dan destruktif agar anak tidakterdiskriminasi dalam perlindungan, keadilan dan kepastian hukum. Anak yangdilahirkandalam nikah di bawah tangan sebagai anak luar nikahperspektif UU RINo.1 Tahun 1974, dapatdicatatagaranakmendapatkan hak-hak keperdataannya