Hukum merokok menurut pandangan Persatuan Islam (Persis) dan pandangan Muhammadiyah: Analisi fatwa Persatuan Islam (Persis) Nomor 021/Pp-05/A1/.87 Hukum Rokok dan fatwa Muhammadiyah No.6/Sm/Mtt/Iii/2010 tentang Hukum Merokok

Rokok adalah hasil olahan tembakau yang terbungkus, dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan, menurut WHO rokok sangat berbahaya, tetapi di Indonesia tidak dilarang hanya diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Penelitian ini bertujuan, 1) Untuk mengetahui dalil-dalil dan landasan hukum yang digunakan dalam hukum merokok 2) Untuk mengetahui metode istimbat hukum dalam hukum merokok 3) Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan fatwa hukum rokok. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bersumber tertulis dalam putusan dewan hisbah persatuan Islam dan putusan majelis Tarjih Mumahmmadiyah. Dan hukum tertulis yaitu AL-Quran, Sunnah, Ijma , Qiyas marsalah mursalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif doktrinal dan teknik pengumpulan data pada skripsi yang saya lakukan dengan menggunakan metode kepustakaan (library research) atau pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan, yaitu penelitian yang dapat dilakukan dengan cara membaca sumber tertulis misalnya buku yang berkaitan, kitab-kitab, jurnal-jurnal, atau skripsi yang berkaitan dengan masalah yang dikemukakan atau berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian 1) Bahwa hukum merokok bagi Persatuan Islam (Persis) dan Muhammadiyah sangat berbeda jauh dari segi pemaparan para ahli mengenai rokok itu sendiri yang sangat tidak sama dalam pemaparan rokok dan pendapat para ahli yang ada di Muhammdiyah, di mana menurut dewan hisbah Persatuan Islam tidak ada nash yang bisa mengkaitkan rokok itu haram, dewan hisbah Pestuan Islam mengeluarkan bantahan terhadap dalil yang digunakan bahwa rokok itu haram, tetapi majelis tarjih Mumahmmadiyah menemukan adanya dalil yang bisa memberi hukum rokok itu haram. 2) Dalam metode penetapan hukum rokok bisa disebut sama atau mirip dalam menggunakan ijtihat diantaranya, mendengarkan pendapat para ahli dan di qiyaskan kedalam Al-quran dan As-sunnah, persatuan Islam (Persis) dan muhammadiyah mengeluarkan hukum dengan mendengar pendapat para ahli dalam bidang kesehatan dan yang mengerti tentang rokok, mulai dari isi kandungan rokok sampai efek terhadap tubuh manusia 3) Analisis komparatif dari kedua pandangan tersebut adalah keduanya sama-sama menetapkan hukum bagi merokok dengan bersumber kepada Al-Qur’an dan As-sunah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penetapan atau putusan dari musyawarah menetukan hukum tersebut, pandangan Persatuan Islam (Persis) hukumnya makruh karena tidak ada dalil atau nash yang tepat untuk digunakan hukum rokok itu haram. Sedangkan pandangan Muhammadiyah adalah haram karena rokok banyak madorotnya baik itu bagi penikmat rokok atau orang lain yang terkena asap rokok