PEMBERIAN KOMPENSASI SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA/TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA DI KOTA MAKASSAR

2014Bertujuan untuk mengetahui wujud pelaksanaan pemberian \ud perlindungan hukum dalam bentuk kompensasi dan kendala-kendala yang \ud dihadapi dalam pemenuhan kompensasi di Kota Makassar. \ud \ud Penelitian berlokasi di Kota Makassar tepatnya di kantor \ud Pengadilan Negeri Makassar dan Rutan Kelas I Makassar. \ud . \ud Sampel pada penelitian ini adalah 40 orang yang telah menjalani \ud masa tahanan dan 40 orang masyarakat Kota Makassar yang pernah \ud mengalami upaya paksa . Untuk menguji hipotesis pemberian kompensasi \ud sebagai wujud perlindungan hukum. \ud \ud Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat \ud tahu akan hak mereka untuk mengajukan permohonan gugatan ganti \ud kerugian (kompensasi). Meskipun mereka mengetahuinya, akan tetapi \ud mereka lebih untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan \ud kurangnya pemahaman masyarakat bahwa mereka boleh menuntut \ud kompensasi dan rehabilitasi atas perlakuan aparat yang dianggap tidak \ud sah. Ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan \ud kompensasi, seperti ketidaktahuan masyarakat tentang pengajuan \ud pemohonan kompensasi, jumlah nilai pemberian kompensasi tidak sesuai \ud dengan hak-hak tersangka/terdakwa yang telah dirampas, proses hukum \ud yang berbelit-belit, dan masyarakat yang sudah berhubungan dengan \ud aparat penegak hukum enggan bermasalah lagi dengan hukum itu sendiri \ud dan budaya masyarakat.oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi kepada \ud masyarakat tentang pemenuhan hak-hak mereka terutama hak mereka \ud untuk menuntut kompensasi jika mengalami upaya paksa yang tidak sah. \ud Selain itu perlu adanya peningkatan jumlah kompensasi yang tercantum \ud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)