Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Padang Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Sumber keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber keuangan daerah yang fundamental, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. . PAD yang bersumber dari retribusi dimana salah satunya berasal dari retribusi parkir. Berdasarakan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ”retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Retribusi parkir termasuk dalam kriteria retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati secara langsung oleh orang pribadi atau 2 badan. Dengan demikian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan Undang – undang yang berlaku. Meskipun penerimaan retribusi yang bukan menjadi penerimaan utama, namun retribusi parkir juga memiliki peranan, yaitu sebagai salah satu pendapatan dalam penerimaan retribusi daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpengaruh adalah dari sektor jasa perpakiran, sumber – sumber pendapatan asli daerah seperti yang tertuang dalam undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan kebijakan tersebut semaksimal mungkin, yang maksudnya adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang – undang ini. Dalam rangka pembangunan daerah, otonomi daerah dibutuhkan upaya dari pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka memperoleh pendapatan yang sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, selama ini retribusi belum dapat diterima penerimaannya secara optimal. Dengan melihat potensi perolehan retribusi parkir yang peningkatannya tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kendaran setiap tahunna, pada hasil dari Tugas Akhir ini dapat dilihat bahwa adanya potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh Pemerintah Daerah, harusnya membuat daerah agar lebih berbenah dalam mengelola potensi retribusi parkir yang ada, terutama pada Dinas Perhubungan yang mengelola retribusi parkir tersebut