Upaya Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Retribusi Parkir

Upaya Dinas Perhubungan Kota Blitar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Retribusi Parkir. Hal ini dilatarbelakangi dengan berdasarkan pada adanya penyelenggaraan otonomi daerah yang memiliki tiga fungsi utama yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelola sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan asli yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan lain-lain penerimaan yang dianggap sah. Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar sebagai locus purposif memiliki fungsi salah satunya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana ini dikhususkan pada peningkatan PAD melalui pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Permasalahannya adalah bahwa sampai pada bulan Oktober 2009 potensi pendapatan restribusi parkir masih mencapai 51,09 persen dari target Rp 885 juta. Padahal tahun ini pemkot mengajukan penurunan target pendapatan restribusi parkir dari Rp 1 miliar menjadi Rp 885 juta, dengan alasan penurunan potensi parkir yang ada di sekitar 95 titik parkir. Untuk membahas permasalahan di atas saya menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode analisis secara deskriptif analisys sehingga data didapat dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden dan dari hasil di lapangan. Kemudian dari data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung berupa studi kepustakaan, literatur dan artikel situs internet. Dari hasil wawancara dan observai di lapangan di dapat beberapa faktor yang menghambat Dinas Perhubungan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu: adanya reshuffle struktur organisasi dinas perhubungan daerah, banyaknya jumlah parkir liar di beberapa titik parkir di kota blitar yang meminta bagian lokasi parkir untuk memungut retribusi parkir, banyaknya jukir yang mengundurkan diri menjadi juru parkir tetap kota blitar, banyak juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi parkir setiap hari, adanya pengaruh pihak-pihak lain yang berkepentingan Solusi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Blitar adalah ebagai berikut: menetapkan Kabid dan Kasie sesuai dengan skill masing-masing petugas, pendataan ulang dan atau rekruitmen juru parkir Kota Blitar serta penataan kembali lokasi titik parkir, melakukan pengawasan dan penertiban dengan menerjunkan Petugas Wastrib (Petugas Pengawasan dan Penertiban) dari Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar dan mengadakan kunjungan khusus untuk para juru parkir dari Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar.Menyikapi fakta-fakta tersebut perlu kiranya Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar Meningkatkan target secara bertahap untuk setiap tahunnya, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, melakukan penataan ulang lokasi parkir, karena lokasi titik parkir sudah tidak sesuai dengan jumlah juru parkir yang ada saat ini, dan melakukan koordinasi dengan pihak lain dalam hal pengawasan dan penertiban juru parkir, baik itu juru parkir legal maupun illegal, misalnya dengan pihak Satpol PP