Evaluasi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun anggaran 2019

Diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 merubah paradigma sentralisasi menjadi desentralisasi sehingga memunculkan otonomi daerah sehingga daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri baik dari aspek keuangan maupun non keuangan. Dari aspek keuangan, daerah dituntut meningkatkan kemandiriannya, oleh karena itu daerah perlu mengetahui potensi daerahnya yang dapat meningkatkan penerimaan. Retribusi daerah merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang mampu dikembangkan sesuai dengan potensi namun tidak merugikan pihak manapun. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu jenis retribusi yang diterapkan di Kota Bandung yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akan pendapatan asli daerah. Namun realitasnya penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum belum mampu memenuhi target dikarenakan rendahnya penerimaan yang disebabkan beberapa permasalahan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui prinsip efektifitas, prinsip efisiensi, prinsip kecukupan, prinsip perataan, prinsip responsivitas, dan prinsip ketepatan dalam penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskiptif, menggunakan wawancara, dokumentasi, studi pustaka, serta triangulasi sebagai teknik pengumpulan data. Sumber data yang digunakan ialah primer dan sekunder dengan menjadikan UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai pengelola parkir di tepi jalan umum sebagai objek penelitian ini. Analisis data yang digunakan ialah menurut Miles and Huberman yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari prinsip efektivitas penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Bandung belum efektif karena standard operational procedures penerimaan belum berjalan dengan semestinya. Prinsip efisiensi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sudah efisien, karena biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan retribusi tersebut sudah sebanding dengan penerimaan yang didapat. Prinsip kecukupan belum terlaksana dengan baik karena masih banyaknya pelanggaran parkir Kota Bandung sehingga berdampak pada penerimaan. Prinsip perataan sudah terlaksana dengan baik karena tarif yang diterapkan sudah terjangkau oleh masyarakat. Prinsip responsivitas sudah terlaksana dengan baik dilihat dari nilai indeks kepuasan masyarakat yang tinggi. Prinsip ketepatan belum terlaksana dengan baik karena belum besarnya kontribusi terhadap pendapatan daerah