Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Kediri).

Dengan adanya implementasi otonomi daerah sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 menjelaskan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah dengan memberikan keleluasaan daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Daerah diwajibkan memiliki sumber penerimaan asli daerah salah satunya dari retribusi parkir. Pemanfaatan retribusi parkir sebagai salah satu pendapatan asli daerah telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri. Dengan melaksanakan pemungutan retribusi parkir secara berlangganan yang melibatkan beberapa instansi terkait. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian adalah pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan di Kota Kediri, kontribusi retribusi parkir berlangganan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan di Kota Kediri. Lokasi penelitian ini Kota Kediri, sedangkan situsnya adalah Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset Kota Kediri, dan Kantor Bersama Samsat Kota Kediri. Hasil dari penelitian adalah bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2006 dan dilaksanakan pada tahun 2007. Kontribusi dari retribusi parkir berlangganan di Kota Kediri telah memenuhi target. Namun, dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan terdapat faktor penghambat antara lain banyak preman-preman di lapangan atau juru parkir liar, masih adanya juru parkir yang tidak disiplin dan pengawasan kepada juru parkir kurang optimal