Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pasal 7 Huruf B Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Parkir (Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Jasa Parkir Oleh Pemerintah Daerah Kabupa

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan tidak akan lepas dari permasalahan mengenai lahan parkir yang ada di Indonesia. Diketahui bahwa pengadaan lahan parkir dari Pemerintah adalah bentuk penyelenggaraan keamanan dan ketertiban yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam hal ini menjadi kewenangan Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang. Pemerintah Daerah disini seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, kehilangan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang diberikan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penyelenggara layanan jasa parkir memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak konsumen terhadap kerugian yang dialami konsumen terkait layanan jasa yang diberikan