ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) FIKTIF (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Tipikor Padang Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg )

ABSTRAK Kasus tindak pidana korupsi surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif pada Dinas Prasjaltarkim Sumatera Barat telah menyebabkan kerugian negara cq kerugian daerah sebesar Rp 62.506.191.351,25 (enam puluh dua milyar lima ratus enam juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah dua puluh lima rupiah). Kasus ini menjadi sejarah buruk praktik tindak pidana korupsi di Sumatera Barat dan menjadi sorotan karena hanya menyeret seorang pegawai bernama Yusafni sebagai pelaku tunggal dan hal ini tentu bertentangan dengan konsep dasar bahwa korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Yusafni selaku pelaku tindak pidana korupsi kasus Surat Pertangggungjawaban Fiktif Dinas Prasjaltarkim Sumatera Barat ?, 2) Bagaimana analisis terhadap pidana tambahan dalam bentuk pidana uang pengganti yang seluruhnya dibebankan terhadap Yusafni, apabila memperhatikan Yusafni bukanlah aktor intelektual (intelektual dader) ?. Metode penulisan dalam skripsi ini secara Yuridis Normatif serta penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian di dalam skripsi ini yaitu 1) Terhadap pertimbangan yuridis terakit unsur penyertaan (deelneming) & unsur memperkaya diri, orang lain, dan korporasi tidak diuraikan dengan jelas dan tegas.2) Tidak ditemukan pertimbangan terkait pidana tambahan uang pengganti yang dibebankan terhadap terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyarankan dalam pemulihan dan pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh penyertaan dalam tindak pidana korupsi perlu disesuaikan dengan peranan/keterlibatan para pihak unsur penyertaan, agar pidana uang pengganti yang dibebankan terhadap terdakwa/para terdakwa lebih proposional sesuai dengan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi dan tingkat kesalahan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kata kunci : penyertaan, pertimbangan hakim, dan kerugian negar