Analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pid.Sus/Tpk/2018/Pn.Sby Yang Memutus Bersalah Terdakwa Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Abstrak – Penelitian berjudul analisis putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Surabaya nomor 1/Pid.sus/TPK/2018/PN.Sby yang memutus bersalah terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi, dengan membahas apakah S yang telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian dengan pendekatan undang-undang, konsep dan kasus, diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: bahwa S dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindakan pemalasuan yang telah dilakukannya berdasarkan ketenuan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena semua unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Perbuatan yang dilakukan oleh S bukan merupakan sebuah tindak pidana korupsi mengingat tidak dapat memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara karena, tindakan yang dilakukan oleh S hanya sekedar melancarkan proses peralihan hak atas tanah negara menjadi hak milik dengan memalsukan surat-surat yang menjadi syarat pengajuan permohonan pengalihan hak atas tanah tersebut; b. Perbuatan yang dilakukan oleh S sudah ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut dan S sudah dengan segaja menggunakan surat yang sebelumnya telah di palsukan sebagai syarat permohonan pengalihan hak atas tanah negara menjadi hak milik; c. S termasuk orang yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi semua unsur-unsur