ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIANNEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUITUNTUTAN GANTI RUGI

ABSTRAKGushar Abustan, Nomor Induk Mahasiswa 0150.02.43.2015dengan judul Tesis Analisis Yuridis Terhadap Pengembalian KerugianNegara Pada Tindak Pidana Korupsi Melalui Tuntutan Ganti Rugi, dibimbing oleh H. Muh Syarif Nuh dan H.Baharuddin Badaru.Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu denganmengkaji atau menganalisis beberapa literatur yang berkaitan tindakpidana korupsi terutama mengenai tuntutan terhadap pengembaliankerugian negara.Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pengaturanhukum terkait pengembalian kerugian negara di atur dalam UndangundangNomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (2) Adapun hambatan yangmempengaruhi Pengembalian sejumlah dana atau pembayaran uangpengganti oleh pelaku tindak pidana korupsi antara lain : (a) Adanyaperlawanan baik dari pihak keluarga tersangka, ataupun bahkan darimasyarakat sekitar. (b) Jauhnya lokasi dimana barang tersebut akan disitadan saat barang yang akan disita telah dijual pada pihak lain atau padasaat pelelangan hasilnya tidak menutupi kerugian negara. (c) Terpidanatidak sanggup membayar kerugian keuangan. (d) Terpidana lebih banyakmemilih pidana kurungan. (e) Terpidana meninggal dunia.Adapun saran yang diusulkan dari hasil penelitian ini adalahsebagai berikut : (1) Sebaiknya peraturan pengenai tindak pidana korupsikhususnya dalam hal pengembalian kerugian negara lebih di pertegas lagidan pemerintah harus lebih mengutamakan pengembalian kerugianNegara dari pada pemidanaan. (2) Diperlukan kesatuan kordinasi danpemahaman terpadu bagi para aparat penegak hukum negara agartercipta optimalisasi pengembalian keuangan negara akibat tindak pidanakorupsi. serta Perlu dibuat kesepahaman antara lembaga penegak hukumdan lembaga audit negara (BPKP dan BPK) dalam kaitannya mengatasihambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksaanaan penangananperkara korupsi khususnya yang berkaitan dengan penerapan unsurkerugian keuangan negara