ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETIDAKWENANGAN PENYIDIK KPK MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA

2016Andi Chaerunnsyah (B11112111), Analisis Yuridis Terhadap\ud Ketidakwenangan Penyidik KPK Mengeluarkan Surat Perintah\ud Penghentian Penyidikan (SP3) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi\ud dibawah bimbingan M. Said Karim sebagai pembimbing I dan\ud Haeranah sebagai pembimbing II.\ud Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang\ud lahirnya ketentuan ketidakwenangan Komisi Pemberantasan Korupsi\ud untuk mengeluaran SP3 sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 40\ud UU tentang KPK dan untuk mengetahui bagaimana dampak dari\ud penerapan Pasal 40 tersebut terhadap kasus tindak pidana korupsi\ud yang ditangani oleh KPK.\ud Metode penulisan dalam pembuatan skripsi ini dengan\ud menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berasal dari\ud sumber buku kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang\ud dibahas dalam skripsi ini. Sedangkan teknik analisis data\ud menggunakan metode deskriptif- analistis. Metode ini penulis\ud gunakan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada kemudian\ud ditarik kesimpulan.\ud Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat\ud disimpulkan bahwa ketidakwenangan Komisi Pemberantasan Korupsi\ud untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)\ud mengandung maksud yang luhur, yaitu untuk lebih bisa\ud meningkatkan daya kerja Komisi Pemberantasan Korupsi agar\ud melaksanakan tugasnya dengan tepat sasaran, yang nantinya\ud berdampak pada pemulihan kepercayaan masyarakat Indonesia pada\ud hukum serta penegak hukum di Indonesia. Dengan adanya Pasal 40\ud UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ini\ud mendorong KPK untuk selalu bersikap hati-hati serta serius dalam\ud menetapkan setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana\ud korupsi.\ud Adapun saran yang diberikan penulis yaitu dalam melakukan\ud proses penyelidikan maupun penyidikan baik Komisi Pemberantasan\ud Korupsi maupun Kepolisan dan Kejaksaan yang juga mempunyai\ud wewenang tersebut diharapkan dapat bekerja secara professional,\ud efesien, efektif, serta harus diperhatikan benar syarat-syarat dan halhal\ud yang harus dipenuhi sebelum terhadap suatu perkara tindak\ud pidana korupsi