Peranan Retribusi Tempat Wisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi

Desentralisasi telah menjadi topik yang popular di Indonesia terutama sejak pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan otonomi daerah. Keseriusan pemerintah Indonesia diwujudkan dengan dihasilkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Kebijkan otonomi daerah telah menempatkan Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi,telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintah di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan pengelolaan pemerintah di daerah. Hal tersebut membawa angin baru bagi perkembangan daerah di Indonesia. (UU Nomor 32 Tahun 2004). Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional. Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian salah satu tugas pokok pemerintah daerah adalah melaksanakan pembangunan daerah. Salah satu indikator yang biasanya digunakan untuk mengetahui secara nyata tentang kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD ini diharapkan menjadi salah satu komponen andalan penerimaan daerah di era otonomi daerah