Mekanisme Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah telah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat dalam menetapkan dan merencanakan kebijakan dan program kegiatan pada masing-masing daerah. Dengan mulai berlakunya otonomi daerah, pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah menjadi lebih mandiri, sehingga kesuksesan pembangunan daerah menjadi agenda penting yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Perlu dilakukannya perencanaan untuk tercapainya tujuan dan kesuksesan daerah . Mekanisme perencanaan pembangunan sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa, dalam rangka menyusun RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, pemerintah daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, termasuk menyelenggarakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD). Sedangkan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan nasional, maka pemerintah perlu menyelenggarakan musrembang provinsi dan musrembang nasional. Semua masukan yang diperoleh dari Musrembang secara berjenjang ini diperlukan karen