PENGAWASAN DAN TINDAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI YANG BERMASALAH

Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kesempatan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya hal tersebut dimaksudkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah mengenai bagaimanakah pengawasan dan tindakan hukum terhadap peraturan daerah yang bermasalah dan bagaimanakah peluang pemerintah daerah dalam melakukan ekstensifikasi pajak daerah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sumber hukum sekunder sebagai bahan hukum primer. Hasil dari penelitian adalah pengawasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menggunakan Pengawsan Represif dan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Dengan adanya Evaluasi terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan Peraturan Daerah dapat diminimalisir. Peluang pemerintah daerah dalam memperluas pungutan pajak dan retribusi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Selain itu tidak boleh menyebabkan ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat dan pengusaha