PASANG SURUT OTONOMI DESA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA

Dengan kondisi dan situasi desa-desa di Indonesia yang sangat bervariasi dilihat dari berbagai aspek, desa-desa yang ada tersebut sekarang ini telah kehilangan jati dirinya, akibat intervensi secara berlebihan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang terjadi selama ini. Dalam perkembangan dewasa ini, kenyataan di lapangan banyak terjadi kesalah pahaman dalam memahami dan melaksanakan otonomi desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami otonomi desa dalam perkembangannya. Penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Setelah dilakukan pengumpulan bahan hukum, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan tahapan-tahapan berfikir secara sistematis. Selanjutnya data diberi makna, ditafsirkan dan dihubungkan dengan konsep-konsep yang relevan dengan fokus masalah, dideskripsikan secara kualitatif dengan metode deduktif-induktif untuk menemukan jawaban atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa dibentuk sebagai daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa memiliki hak-hak dasar yang pengaturannya lebih didasarkan pada hukum adat setempat. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri adalah merupakan hak asal-usul, hak sejarah dari kesatuan masyarakat hukum yang tumbuh menjadi hak otonomi daerah. Perkembangan otonomi desa di Indonesia telah mengalami pasang surut mengikuti perkembangan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain, diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan hukum adat setempat. Akan tetapi dalam penerapannya, batas-batas kewenangan yang merupakan otonomi desa dapat meluas ataupun menyempit, tergantung pada penggunaan kewenangan Kabupaten/Kota