KERJA SAMA KOTA BUKITTINGGI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERKAIT PENGELOLAAN SAMPAH

Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari paradigma sentralistis ke arah desentralisasi nyata yang ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata pada daerah. Pemberian ini dimaksudkan khususnya untuk lebih memandirikan daerah serta pemberdayaan masyarakat (empowering)1. Desentralisasi di bidang pemerintahan ditandai dengan menyerahkan kewenangan untuk megatur dan menyelenggarakan pemerintah kepada daerah. Penyerahan ini berarti memberikan kesempatan kepada aparat daerah, termasuk wakil-wakil rakyatnya untuk berpartisipasi di dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan pembangunan tanpa harus mendapat arahan dan atau diarahkan oleh pusat (top-down) atau (bottom up).2 Perubahan sistem pemerintahan berupa penerapan otonomi daerah merupakan gagasan dari Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah. “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.