Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 secara spesifik mengatur tentang lokasi dan tempat usaha bagi Pedagang Kaki Lima melalui penerapan sistem zonanisasi. Pada proses Implementasinya, Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 4 tahun 2011 ini tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Hal ini khususnya terkait dengan kepatuhan Pedagang Kaki Lima terhadap sistem zonasisasi. Fakta lapangan masih menunjukkan indikasi ketidak patuhan Pedagang Kaki Lima terhadap Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 4 tahun 2011. Salah satu contoh dari ketidak patuhan Pedagang Kaki Lima adalah di kawasan Taman Tegalega. Pedagang Kaki Lima di Kawasan Taman Tegalega ini, meskipun sudah tertata dengan rapi tetapi masih mengganggu lalu lintas jalan raya tersebut....
Penataan dan Pembinaan PKL adalah Program Pemerintah Daerah Kota Bandung yang bertujuan untuk tercap...
Implementasi kebijakan pengelolaan sampah dilatar belakangi oleh tingginya volume penumpukan sampah ...
Penelitian ini didasarkan pada masalah pokok, yaitu implementasi kebijakan PIPPK yang dinilai masih ...
Kemacetan di Indonesia bukan terjadi semata-mata karena disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang ti...
Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penat...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti terhadap permasalahan sampah yang terjadi...
Pengelolaan Sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang atau pembuangan dari mat...
Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakanfenomenaumum yang terjadi di kota-kotabesar di Indonesia. Kasus PK...
Penelitian ini berangkat dari permasalahan bagaimana kebijakan ketentraman, ketertiban umum, dan per...
Sumber penerimaan negara yang dilimpahkan langsung kepada Pemerintahan Daerah salah satunya adalah P...
Implementasi kebijakan adalah pengadministrasian undang-undang kedalam berbagai aktor, organisasi, p...
Pedagang kaki lima yang berada di sekitar alun-alun Kota Bandung telah menjadi punca kesesakan lalu ...
Skripsi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana “Implementasi Kebijkan Tentang Penataan dan Pembina...
Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu fenomena yang terjadi yaitu terdapat Pedagang Kaki Lima ...
Setiap daerah yang didalamnya mencakup lembaga dan instansi pemerintah diberikan anggaran untuk dapa...
Penataan dan Pembinaan PKL adalah Program Pemerintah Daerah Kota Bandung yang bertujuan untuk tercap...
Implementasi kebijakan pengelolaan sampah dilatar belakangi oleh tingginya volume penumpukan sampah ...
Penelitian ini didasarkan pada masalah pokok, yaitu implementasi kebijakan PIPPK yang dinilai masih ...
Kemacetan di Indonesia bukan terjadi semata-mata karena disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang ti...
Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penat...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti terhadap permasalahan sampah yang terjadi...
Pengelolaan Sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang atau pembuangan dari mat...
Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakanfenomenaumum yang terjadi di kota-kotabesar di Indonesia. Kasus PK...
Penelitian ini berangkat dari permasalahan bagaimana kebijakan ketentraman, ketertiban umum, dan per...
Sumber penerimaan negara yang dilimpahkan langsung kepada Pemerintahan Daerah salah satunya adalah P...
Implementasi kebijakan adalah pengadministrasian undang-undang kedalam berbagai aktor, organisasi, p...
Pedagang kaki lima yang berada di sekitar alun-alun Kota Bandung telah menjadi punca kesesakan lalu ...
Skripsi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana “Implementasi Kebijkan Tentang Penataan dan Pembina...
Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu fenomena yang terjadi yaitu terdapat Pedagang Kaki Lima ...
Setiap daerah yang didalamnya mencakup lembaga dan instansi pemerintah diberikan anggaran untuk dapa...
Penataan dan Pembinaan PKL adalah Program Pemerintah Daerah Kota Bandung yang bertujuan untuk tercap...
Implementasi kebijakan pengelolaan sampah dilatar belakangi oleh tingginya volume penumpukan sampah ...
Penelitian ini didasarkan pada masalah pokok, yaitu implementasi kebijakan PIPPK yang dinilai masih ...