Implementasi kebijakan peraturan daerah kota Bandung nomor 16 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan pada dinas perhubungan kota Bandung

Kemacetan di Indonesia bukan terjadi semata-mata karena disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi, kesenjangan sosial, prasarana penunjang belum memadai atau bahkan kesadaran masyarakat masih kurang. Tapi faktor dari pihak penyelenggara juga masih belum optimal untuk membuat perencanaan yang bagus. Hal ini bisa dilihat, kemacetan di Indonesia masih terjadi pada hari atau waktu tertentu. Sebagai contoh, kemacetan yang terjadi di Bandung khususnya Bundaran Cibiru, yang hampir terjadi setiap pagi dan sore. Maka dari itu, penulis tertarik ingin meneliti mengenai “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pada Dinas Perhubungan Kota Bandung”, yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar implementasi kebijakan tersebut dalam menanggulangi kemacetan di Bumdaran Cibiru. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Penulis juga menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, seperti observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 sudah berjalan sesuai peraturan yang ada. Namun dalam pelaksanaannya, peraturan tersebut belum semuanya berjalan dengan maksimal, yang mana hal ini bisa dilihat masih adanya kemacetan disekitar Bundaran Cibiru baik saat pagi hari maupun sore hari. Ini dikarenakan, Bundaran Cibiru masuk kedalam perbatasan antar kota Bandung dan kabupaten Bandung. Sehingga terdapat dua kewenangan yang mengaturnya, yaitu Dishub Provinsi dan Dishub kota Bandung. Dalam menerapkan kebijakan tersebut, Dishub Kota Bandung melakukan beberapa upaya seperti, 1) Berkoordinasi dengan satlantas polrestabes, 2) Jalur khusus dan 3) Rekayasa arus lalu-lintas. Sedangkan kendala yang diperoleh oleh Dishub kota Bandung dalam mengimplementasikan Kebijakan ini seperti, 1) Adanya pengeteman, 2) Infrastruktur yang kurang memadai, 3) Kurang ketegasan petugas