Implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Sumedang

Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu fenomena yang terjadi yaitu terdapat Pedagang Kaki Lima di wilayah Jalan Tampomas Kabupaten Sumedang. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah satu dari sejumlah upaya strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk menata para Pedagang Kaki Lima dalam melakukan kegiatan berdagangnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang. Didalam penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan publik menurut George Charles Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Instrumen penelitian ini adalah penelitian sendiri sedangkan sumber penelitiannya adalah aparatur pemerintah dan masyarakat pedagang kaki lima di Jalan Tampomas Kabupaten Sumedang. Perolehan data yang didapat oleh peneliti yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan serta menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang telah berjalan dengan cukup baik meskipun pada tahap berkelanjutannya belum optimal secara keseluruhan dalam hal pemahaman masyarakat mengenai kebijakan tersebut, hal ini dikarenakan dilihat dari empat dimensi dalam implementasi kebijakan. Pertama, komunikasi sudah berjalan cukup baik. Kedua, Sumber daya cukup baik. Ketiga, disposisi cukup baik. Keempat, struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang dapat dikatakan telah efektif karena telah mempunyai SOP dan prosedur fragmentasi yang jelas