Implementasi kebijakan pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2017

Setiap daerah yang didalamnya mencakup lembaga dan instansi pemerintah diberikan anggaran untuk dapat melaksanakan tugasnya. Pemerintah pusat menetapkan anggaran untuk pemerintah daerah untuk digunakan dengan jangka waktu satu tahun, oleh karenanya pemanfaatan atau penggunaan anggaran sangatlah perlu diperhatikan sehingga dapat dijadikan salah satu tolak ukur kinerja disebuah instansi pemerintahan. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung sebagai salah satu SKPD yang bekerja dalam ranah pembangunan dan penyediaan fasilitas umum yang masih belum optimal dalam penyerapan anggarannya perlu dilihat kendalanya dan upaya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui sejauh mana pengimplementasian kebijkana tentang pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, faktor apa saja yang memperngaruhi hal tersebut atau kendala apa saja yang dialamai Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Penulis menggunakan teori Van Metter dan Van Horn tentang implementasi kebijakan ,disandingkan dengan Peraturan Menteri Keuangan no.258 tahun 2015 tentang pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja pada kementrian dan lembaga. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara pada beberapa staf keuangan dan program pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung serta obeservasi yang dilakuan peneliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan pelaksanaan anggaran belanja di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, bahwasannya kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja telah diterapkan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung hanya saja belum lah optimal, hal ini dikarenakan adanya kendala yang terjadi pada saat pelaksanaanya. Salah satu kendalanya yakni adanya kendala dalam pelaksanaanya yakni dari segi teknis pencairan anggaranya, keterlambatan lelang dan sebagainya , faktor waktu, kendala dilapangan pada saat pembangunan infrastruktur dan faktor keadaan alam. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pelaksanaan Anggaran, Dinas Pekerjaan Umu