KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PELANGGARAN PENGHIMPUNAN DANA DI MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH KOPERASI DALAM BENTUK KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan pengaruh terhadap wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan yang sebelumnya dimiliki Bank Indonesia. Lembaga jasa keuangan sendiri merupakan lembaga yang melakukan penghimpunan dana di masyarakat. Selain lembaga jasa keuangan yang telah diatur dalam UU OJK, penghimpunan dana di masyarakat juga dapat dilakukan oleh koperasi dalam bentuk kegiatan usaha simpan pinjam. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pelanggaran Penghimpunan Dana di Masyarakat yang Dilakukan oleh Koperasi dalam Bentuk Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Sumber-sumber data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian tersebut adalah OJK tidak berwenang terhadap koperasi yang melakukan pelanggaran dalam penghimpunan dana di masyarakat melalui kegiatan usaha simpan pinjam. Tidak berwenangnya OJK disebabkan adanya perbedaan-perbedaan antara penghimpunan dana di masyarakat yang dilakukan oleh koperasi dengan lembaga jasa keuangan serta adanya ketentuan dalam Pasal 24 PP No.9 Tahun 1995 yang mengatur bahwa, Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dilakukan oleh Menteri yang membidangi koperasi. Kata kunci : Kewenangan, OJK, Koperasi Simpan Pinjam