Peran otoritas jasa keuangan terhadap pengawasan pendaftaran jaminan Fidusia (tinjauan yuridis peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012)

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Hadirnya OJK diharapkan dapat menjaga sistem mekanisme dan koordinasi yang lebih efektif dalam penanganan masalah-masalah sistem keuangan, dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi. Peran OJK sebagai pengawas tunggal di Indonesia sangat penting dalam sektor Lembaga Keuangan Non-Bank, dimana pendaftaran jaminan fidusia merupakan salah satu yang diawasi dan diatur oleh OJK. Transaksi jaminan fidusia akan berjalan baik jika aturan yang ada memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam hal ini perusahaan dan konsumen. Hadirnya OJK harus memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Semakin aman transaksi yang dilakukan semakin lancar perekonomian Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, Penelitian yang didasarkan pada suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian dan analisa terhadap Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keungan, Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK.010/201