Perlindungan hukum anggota koperasi simpan pinjam terhadap dana simpanan terkait penjaminan simpanan

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan berdasarkan analisis Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha oleh koperasi simpan pinjam serta penjaminan simpanan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 17 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Koperasi simpan pinjam memiliki persamaan dengan bank dalam melakukan kagiatan usahanya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Perbedaan antara koperasi simpan pinjam dengan bank adalah dana tersebut dihimpun dari anggota koperasi yang bersangkutan dan meyalurkannya hanya kepada anggota koperasi tersebut. Berbeda dengan bank bahwa dalam menghimpun dan menyalurkan dana berlaku untuk masyarakat luas. Lebih khusus dalam penelitian ini adalah membahas mengenai perlindungan dana simpanan anggota koperasi simpan pinjam melalui penjaminan simpanan. Sebagaimana penjaminan simpanan dalam sektor perbankan, sudah sepatutnya penjaminan simpanan dalam sistem perkoperasian juga diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terahadap dana simpanan anggota koperasi simpan pinjam terkait dengan adanya amanat Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengenai penjaminan simpanan. Diharapkan dengan adanya penjaminan dana simpanan anggota koperasi selain sebagai bentuk perlindungan hukum yaitu untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat pada umumnya terhadap koperasi dan anggota koperasi pada khususny