PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG DIKENAI BUNGA PINJAMAN DI LUAR MEKANISME PASAR

Pengaturan tentang koperasi dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kemudian pada ketentuan pengaturan penetapan suku bunga pinjaman Koperasi Simpan Pinjam belum diatur secara jelas hanya ditentukan oleh mekanisme pasar yang terdapat pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 96/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya koperasi yang memberikan suku bunga pinjaman Koperasi Simpan Pinjam yang sangat tinggi sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari koperasi itu sendiri yaitu untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian diperlukan adanya suatu standarisasi suku bunga Koperasi Simpan Pinjam sehingga seluruh koperasi tidak dapat memberikan bunga pinjaman yang tinggi kepada anggota koperasinya