Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Gerakan Segoro Amarto Kota Yogyakarta dalam Penanggulangan Kemiskinan

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi (1) kesesuaian Program Gerakan Segoro Amarto (PGSA) dengan kebutuhan masyarakat, (2) implementasi PGSAdalam penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta, (3) dampak sosial ekonomi dalam pelaksanaan PGSA di Kota Yogyakarta, dan (4) kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta No 53 Tahun 2011 tentang Segoro Amarto di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi program model CIPP yang dikembangkan oleh Stuffbleam. Penentuan subjek penelitian dengan teknik purposive terdiri atas TKPK Kota Yogyakarta, TKPK Kelurahan Tegal Panggung, Kelurahan Kricak, Kelurahan Sorosutan, RW/RT dan sasaran penerima PGSA. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Data penelitian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (1986) meliputi: reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (1) PGSA dalam penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta karena: (a) kepadatan penduduk masih tinggi, (b) tingkat kemiskinan masih relatif besar, (c) adanya pergeseran nilai gotong royong dalam masyarakat. (2) Implementasi Program Gerakan Segoro Amarto dalam penanggulangan kemiskinan meliputi: (a) sosialisasi PGSA, (b) pendataan dan pemetaan PGSA, (c) penyaluran dana PGSA, (d) pengambilan dana PGSA, (e) penggunaan dana PGSA,(f) monitoring dan evaluasi, dan (g) pelaporan. (3) Dampak sosial ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan PGSA cukup baik, meliputi: (a) hubungan antara lingkungan sosial dan budaya,(b) berkembangnya usaha ekonomi, (c) kemampuan memberantas kemiskinan, (d) tingkat pendidikan cukup baik, dan (e) adanya peningkatan kesehatan. (4) Kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan PGSA yaitu: (a) kurang adanya komunikasi antara pekerja sosial, dan masyarkat, (b) sosialisasi program terlalu cepat, (c) bertumpuknya program dalam masyarakat, (d) usulan tanah program sulit terealisasi, (e) tidak adanya kewenangan penuh dalam pembuatan proposal PGSA, (f)kurang adanya pemanfaatan dana, dan (g) kurang meratanya daya dukung masyaraka