Perlindungan Hukum bagi Investor pada Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia

Tujuan dari studi ini ialah guna mengidentifikasi tingkat kepastian dan perlindungan hukum yang tersedia bagi para investor yang terlibat dalam aktivitas usaha hulu migas di wilayah Republik Indonesia. Tujuannya ialah untuk memberikan masukan yang berharga bagi para pemimpin dan pemangku kepentingan terkait, yang ditujukan guna meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum yang diberikan kepada para investor di sektor ini, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap stabilitas negara. Pendekatan penelitian yang didayagunakan ialah riset hukum yuridis normatif dan kualitatif, dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan penelitian ini menggarisbawahi perlunya perbaikan legislatif, khususnya pemberlakuan UU Cipta Kerja. Undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan kerangka peraturan, memastikan kepastian hukum, sejalan dengan Pasal 169 huruf a UU Minerba. Pasal ini menekankan bahwa pemegang KK (Izin Usaha Pertambangan) tidak boleh menghadapi pemutusan perjanjian secara dini dan mengadvokasi penegakan hukum yang kuat dalam kasus-kasus pelanggaran. Selain itu, studi ini juga mengakui pentingnya UU No. 25 tahun 2007, yang melindungi kepastian hukum dan kepastian usaha bagi para investor, khususnya melalui Omnibus Law. Kata Kunci: hukum, investor, usaha, migas, Indonesia. / The purpose of this research was to investigate the level of assurance and legal protection available to investors engaged in upstream oil and gas business activities within the Republic of Indonesia's territory. The goal was to provide valuable insights to the leadership and relevant stakeholders, aiming to enhance the legal certainty and protection afforded to investors in this sector, ultimately contributing to the nation's stability. The research approach employed in this study is normative and qualitative juridical legal research, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings of this research underscore the necessity for legislative improvements, specifically the enactment of a Job Creation Law. This law is envisioned to enhance regulatory frameworks, ensuring legal certainty, in alignment with Article 169 letter a of the Minerba Law. This article emphasizes that KK (Mining Business License) holders should not face premature termination of their agreements and advocates for robust law enforcement in cases of violations. Additionally, the study acknowledges the significance of Law No. 25 of 2007, which safeguards legal and business certainty for investors, particularly through the Omnibus Law. Keywords: law, investor, business, oil and gas, Indonesi