Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Bisnis Skema Ponzi Di Indonesia

Di dalam sebuah negara yang sedang memacu laju perekonomiannya, arus investasi merupakan sektor yang akan selalu diperhitungkan dan dimaksimalkan dari segala potensi dan elemen yang dimiliki untuk dapat menjalankan pembangunan berkelanjutan guna memenuhi tujuan dan cita-cita negara Indonesia sebagaimana dicantumkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu demi tercapainya kesejahteraan umum. Namun, seiring berkembangnya dunia investasi secara global, kemudian terdapat beberapa metode-metode investasi yang ditawarkan, mulai dari investasi yang legal sampai skema investasi yang ilegal. Salah satu investasi ilegal yang sudah diakui di dunia adalah skema ponzi, skema ini di dalam kasusnya selalu mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap para investornya, namun nyatanya regulasi di Indonesia masih belum mengatur mengenai larangan investasi dengan skema ponzi ini secara jelas. Sejauh ini hanya skema piramida yang sudah diatur dan disebutkan di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Oleh sebab itu penulis merasa bahwa perlu diatur mengenai skema ponzi ini baik di dalam Undang-Undang ataupun peraturan lainnya, karena pada kenyataannya ponzi dan piramida yang sering disamakan ini memiliki perbedaan diantara keduannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan statue approach dan conseptual approach. Penulis juga menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu metode analisa data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitan ini akan membahas mengenai upaya hukum apa yang sudah diberikan oleh pemerintah guna memberikan perlindungan hukum kepada para investor yang dirugikan akibat aktivitas investasi ilegal tersebut yang salah satunya adalah ponzi. Selain itu juga akan dijabarkan mengenai upaya dari OJK selaku regulator dan pengawas terhadap aktifitas dunia lembaga keuangan maupun investasi di Indonesia. Serta langkah kedepan yang harus dilakukan oleh pemerintah guna memberikan kejelasan mengenai status investasi ponzi dan bagaimana upaya perlindungan hukum bagi investor yang dirugikan