Perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga otoritas di ranah jasa keuangan sebagai upaya lanjutan dari pengaduan yang dilayangkan konsumen. Karena para konsumen yang dalam hal ini merupakan investor merasa dirugikan secara materiil, karena kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan dinilai tidak sesuai dengan apa yang sudah ditawarkan atau diiklankan sejak awal. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan prinsip yang bersumber dari pancasila dan Pembukan Undang-undang Dasar 1945 memiliki berbagai tugas, fungsi, wewenang dan tujuan khususnya pada sektor jasa keuangan, salah satunya perlindungan konsumen dan masyarakat. Sebelumnya Perlindungan konsumen dan Masyarakat telah diundang...
Di dalam sebuah negara yang sedang memacu laju perekonomiannya, arus investasi merupakan sektor yan...
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PENINGKATAN JALAN PAYAKUMBUH-SULIKI-KOTOTINGGI KABUPATEN LIMA PUL...
Elza Umami Fitri 2017: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI ASING YANG MASUK DI PROVINSI RIAU PADA...
ABSTRAK Pengaturan tentang perlindungan konsumen di Indonesia secara umum diatur dalam UU Nomor 8 T...
Penelitian ini berjudul Pengaruh Tabungan Dan Deposito Terhadap Posisi Kredit Pada LPD Desa Adat Mas...
Guna mempercepat pembangunan ekonomi ke arah stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan permodal...
Pada tanggal 29 Maret 2017 Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia N...
Pada skripsi ini, penulismengangkat permasalahan hukum bagaimana hambatan penarikan objek jaminan ya...
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu roda penggerak kegiatan perekonomian di I...
ABSTRAK Perjanjian konsinyasi adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak di mana salah satu pihak (cons...
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta membutuhkan m...
Indonesia merupakan suatu negara berkembang yang mengoptimalkan kekayaan alam untuk memperbaiki pe...
Hak tanggungan menjadi jaminan yang banyak digunakan dewasa ini. Hal ini dikarenakan hak tanggungan ...
ABSTRAK Hani Arifin.S 351208018. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Perumahan Melalui Perjanjian Jual B...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana, tugas, fungsi, dan Kewenangan ...
Di dalam sebuah negara yang sedang memacu laju perekonomiannya, arus investasi merupakan sektor yan...
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PENINGKATAN JALAN PAYAKUMBUH-SULIKI-KOTOTINGGI KABUPATEN LIMA PUL...
Elza Umami Fitri 2017: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI ASING YANG MASUK DI PROVINSI RIAU PADA...
ABSTRAK Pengaturan tentang perlindungan konsumen di Indonesia secara umum diatur dalam UU Nomor 8 T...
Penelitian ini berjudul Pengaruh Tabungan Dan Deposito Terhadap Posisi Kredit Pada LPD Desa Adat Mas...
Guna mempercepat pembangunan ekonomi ke arah stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan permodal...
Pada tanggal 29 Maret 2017 Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia N...
Pada skripsi ini, penulismengangkat permasalahan hukum bagaimana hambatan penarikan objek jaminan ya...
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu roda penggerak kegiatan perekonomian di I...
ABSTRAK Perjanjian konsinyasi adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak di mana salah satu pihak (cons...
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta membutuhkan m...
Indonesia merupakan suatu negara berkembang yang mengoptimalkan kekayaan alam untuk memperbaiki pe...
Hak tanggungan menjadi jaminan yang banyak digunakan dewasa ini. Hal ini dikarenakan hak tanggungan ...
ABSTRAK Hani Arifin.S 351208018. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Perumahan Melalui Perjanjian Jual B...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana, tugas, fungsi, dan Kewenangan ...
Di dalam sebuah negara yang sedang memacu laju perekonomiannya, arus investasi merupakan sektor yan...
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PENINGKATAN JALAN PAYAKUMBUH-SULIKI-KOTOTINGGI KABUPATEN LIMA PUL...
Elza Umami Fitri 2017: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI ASING YANG MASUK DI PROVINSI RIAU PADA...