Implementation Of Public Services Mall For The Community In The City Of Malang

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penawaran umum luar biasa tidak pernah berhenti, hingga ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai tonggak dari segala upaya untuk mendorong terselenggaranya pelayanan publik yang prima di Indonesia. Salah satu terobosan dan peningkatan untuk memahami great provider adalah dengan ditetapkannya Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mall (MPP). Pelaksanaan MPP di Kota Malang didasarkan pada Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penyelenggaraan mall provider publik ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat di Kota Malang serta mendapatkan sarana dan prasarana yang dapat bermanfaat bagi penerima carrier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama-tama, rendahnya sumber daya manusia yang tersedia di toko penyedia layanan publik, tidak adanya aula dan infrastruktur yang longgar bagi penerima layanan dan kurangnya sosialisasi dengan menggunakan otoritas tentang kehidupan penyedia layanan publik. department store di kota malang. &nbsp