Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis KotaMalang)

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Malang, sangat berpengaruh bagi tumbuh kembangnya Gelandangan dan Pengemis (gepeng) dan Anak Jalanan. Gelandangan dan Pengemis (gepeng) dan Anak Jalanan datang menyerbu Kota Malang bukan sendirian, namun dikerahkan oleh beberapa orang. Kemungkinan hal ini disebabkan karena anak jalanan, gelandangan dan pengemis tidak mempunyai keahlian khusus untuk bekerja selain itu anak jalanan, gelandangan dan pengemis juga ingin mendapatkan pundi-pundi uang secara instan. Pendidikan yang anak jalanan, gelandangan dan pengemis miliki relatif rendah yaitu lulusan SMP dan SD. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kota Malang, sedangkan situsnya berada di Dinas Sosial Kota Malang. Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema tersebut. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya. Pengemis jalanan Kota Malang beroperasi secara kelompok dan terorganisir. Dalam kelompok pengemis tersebut terdapat seorang pemimpin yang mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki keberanian, mengatur anggotanya dan bijaksana dalam pembagian hasil mengemis. Sama halnya dengan mengemis, anak jalanan dan gelandangan hanya bermodal wajah memelas, kemudian memakai baju yang kusam dan membawa kaleng bekas, anak jalanan, gelandangan dan pengemis beraksi di perempatan-perempatan ataupun di pinggir jalan yang mana tempat itu ramai dengan aktivitas masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Malang adalah melakukan penertiban, pembinaan, pemberian keterampilan yang dikhususkan oleh anak jalanan, sedangkan pengemis tua dan cacat dipulangkan dan pemberian modal kepada anak jalanan setelah selesai dari pelatihan keterampilan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan adalah (1) kurangnya sarana dan prasarana; (2) kebocoran jadwal razia; (3) kurangnya dana untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Respon pengemis jalanan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Malang adalah Gelandangan dan Pengemis (gepeng) dan Anak Jalanan tidak mempedulikan dengan kebijakan tersebut dikarenakan tidak danya ketegasan dari kebijakan tersebut