Kabupaten kotawaringin timur merupakan sala satu kabupaten di provinsi kalimantan tengah dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta sosial yang cukup tinggi.Desa Simpur merupakan sala satu desa yang terletak di kabupaten kotawaringin timur yang saat ini juga mulai berkembang.Hal ini tampak dari peningkatan jumlah dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Aktivitas tersebut mempunyai korelasi yang dekat dengan peningkatan volume sampah di desa Simpur.Berdasarkan kondisi nyata di Desa Simpur, dalam pengabdian ini akan membahas tentang strategi dan implementasi pengelolaan sampah di Desa Simpur, Kabupaten Kotawaringin Timur. Pengabdian ini kami tuliskan menggunakan analisis PAR dengan menggunakan data primer. Kemudian dilanjutkan p...
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan tempat menumpuknya sampah dalam jumlah yang besar. Tumpukan ...
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Temp...
Beralihnya pola pemerintah sentralisasi pada masa orde baru ke pola pemerintah desentralisasi pada e...
Berdasarkan pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengurangan Sampah Rumah ...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Pengelolaan sampah di TPS 3R Mitra Sehati Puskopad telah dilaksanak...
Peraturan tentang kriteria dalam pembuatan Tempat Penampungan Sementara (TPS) tekmaktub pada Pasal 2...
Kabupaten Padang Pariaman memiliki timbulan sampah sebesar 1.396,140 m3/hari dan hanya 1,35% sampah ...
Pertumbuhan jumlah penduduk dan permukiman di Kota Ponorogo mengakibatkan jumlah sampah semakin bany...
ABSTRAK Masalah sampah di Indonesia merupakan masalah yang kompleks karena kurangnya pengertian masy...
PERENCANAAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU (TPST) SAMPAH PERMUKIMAN DI KECAMATAN LOLI ¹Yunike Ma...
Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bentuk-bentuk kemandirian perempuan dan strategi...
Sampah merupakan hasil dari adanya kegiatan manusia, semakin banyak jumlah penduduk maka semakin ba...
Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penyebab belum terkelolanya sampah di ...
Pesatnya pertumbuhan penduduk dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial budaya manusia, tidak ...
Kota Semarang merupakan salah satu kota pesisir di Indonesia yang memiliki potensi sumberdaya perika...
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan tempat menumpuknya sampah dalam jumlah yang besar. Tumpukan ...
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Temp...
Beralihnya pola pemerintah sentralisasi pada masa orde baru ke pola pemerintah desentralisasi pada e...
Berdasarkan pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengurangan Sampah Rumah ...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Pengelolaan sampah di TPS 3R Mitra Sehati Puskopad telah dilaksanak...
Peraturan tentang kriteria dalam pembuatan Tempat Penampungan Sementara (TPS) tekmaktub pada Pasal 2...
Kabupaten Padang Pariaman memiliki timbulan sampah sebesar 1.396,140 m3/hari dan hanya 1,35% sampah ...
Pertumbuhan jumlah penduduk dan permukiman di Kota Ponorogo mengakibatkan jumlah sampah semakin bany...
ABSTRAK Masalah sampah di Indonesia merupakan masalah yang kompleks karena kurangnya pengertian masy...
PERENCANAAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU (TPST) SAMPAH PERMUKIMAN DI KECAMATAN LOLI ¹Yunike Ma...
Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bentuk-bentuk kemandirian perempuan dan strategi...
Sampah merupakan hasil dari adanya kegiatan manusia, semakin banyak jumlah penduduk maka semakin ba...
Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penyebab belum terkelolanya sampah di ...
Pesatnya pertumbuhan penduduk dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial budaya manusia, tidak ...
Kota Semarang merupakan salah satu kota pesisir di Indonesia yang memiliki potensi sumberdaya perika...
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan tempat menumpuknya sampah dalam jumlah yang besar. Tumpukan ...
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Temp...
Beralihnya pola pemerintah sentralisasi pada masa orde baru ke pola pemerintah desentralisasi pada e...