Implementasi peraturan bupati nomer 26 tahun 2019 pasal 3 tentang kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tahun 2019

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan pasal 3penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: Pemilahan; Pemungutan; Pengangkutan; Pengolahan; dan Pemrosesan akhir. Akan tetapi, kenyataannya di Kabupaten Garut tidak semua kelurahan terangkut sampahnya, karena pengelolaan sampah di Kabupaten Garut fokus pengangkutan sampah di pusat kota. Setelah Penulis melakukan penelitian, penyebab dari hal tersebut akibat dari sarana prsarana yang kurang memadai, sarana pengangkut yang tidak menjangkau keseluruh kelurahan yang ada di Kabupaten Garut dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan pemerintah Kabupaten Garut dalam pengelolaan sampah ditinjau dari siyasah dusturiyah, mendeskripsikan dan menganalisis langkah strategi pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Garut dalam pengelolaan sampah perspektif siyasah dusturiyah, kemudian mendeskripsikan dan menganalisis hasil implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Garut dalam pengelolaan sampah ditinjau dari siyasah dusturiyah. Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran bahwa setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah guna untuk mewujudkan kemaslahatan umum dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah dilaksanakan secara merata guna melestarikan kesejahteraan bersama. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Disini digambarkan apa yang terjadi di lapangan kemudian dilakukan analisis antara teori dan kenyataan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Garutdalam pengelolaan sampah dilaksanakan dengan dua sistem yaitu pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan pengelolaan sampah oleh masyarakat secara mandiri. Kebijakan pemerintah Kabupaten Garut dalam pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga. Pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup seperti pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah. Sedangkan pengelolaan sampah mandiri yaitu masyarakat melakukan penanganan sampah secara aktif dengan fasilitas dan binaan dari pemerintah. Langkah strategi pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Garut dalam pengelolaan sampah strategi untuk daerah yang berhasil terangkut sampahnya dan strategi untuk daerah yang tidak berhasil terangkut sampahnya. Hasil implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Garut telah terlaksana hampir mencapai target namun dan berelevansi antara siyasah dusturiyah dengan masyarakat