Tinjauan Yuridik Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perkawinan dan Hak Asasi Manusia

The law has the function of providing certainty to human actions, the existence of Law No.1 of 1974 concerning Marriage has not been able to provide clear legal certainty such as interfaith marriages in Indonesia. Marriage is carried out using the laws of their respective religions, and in human rights, freedom of religion and marriage is something that cannot be interfered with. Research shows that the marriage law does not provide certainty for couples who hold interfaith marriages, there is still a blurring of norms regarding interfaith marriages and conflicting norms regarding the validity of marriages with freedom of religion, furthermore Interfaith marriages are considered discriminatory, because belief is a basic right that has been protected by law and no one is allowed to interfere with it, then this phenomenon causes consequences for one of the parties to submit to the belief of their partner.Hukum memiliki fungsi memberikan kepastian terhadap tindakan manusia, adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum bisa memberikan kepastian hukum yang jelas seperti perkawinan beda agama di Indonesia. Perkawinan dilakukan dengan menggunakan hukum agama masing-masing, dan dalam hak asasi manusia kebebasan memeluk agama dan melangsungkan perkawinan merupakan hal yang tidak bisa di intervensi.dimana sekarang merupakan era perkembangan, adat istiadat bercampuran sehingga banyak pemikiran bebas yang masuk dari luar negeri, Indoensia merupakan negara hukum sehingga dalam mengatasi hal ini harus memberikan hukum positif yang sangat jelas dan tegas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dan menjelaskan lemahnya perkawinan beda agama ditinjau dari persepektif hak asasi manusia.  Penelitian ini dirancang menggunakan penelitian hukum normatif, dengan studi kepustakaan dan dari bahan hukum primer maupun sekunder. Penelitan menunjukkan bahwa undang-undang perkawinan masih belum memberikan kepastian bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, masih terdapat kekaburan norma mengenai perkawinan beda agama dan konflik norma mengenai sahnya perkawinan dengan kebebasan memeluk agama, selanjutnya Perkawinan beda agama dinilai diskriminatif, karena kepercayaan merupakan hak dasar yang telah dilindungi Undang-Undang dan tidak ada yang diperbolehkan mencampurinya, maka fenomena itu menyebabkan konsekuensi bagi salah satu pihak dengan menundukkan diri mengikuti kepercayaan pasangannya