Otonomi Daerah Seluas-Luasnya Dalam Menjaga Keseimbangan Negara Kesatuan Dan Local Democracy

Tesis ini merupakan penelitian terhadap Konsep Otonomi Seluas-luasya didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut pula Local Democracy. Dalam pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 baik sebelum ataupun setelah reformasi Indonesia telah menganut Negara Kesatuan bahkan setelah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 mengukuhkannya kembali dengan melarang perubahan atas ketentuan tersebut. Selain itu pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 indonesia pun menganut Sistem desentralisasi pada negara kesatuan dengan menekankan pada otonomi seluas-luasnya. Problematika hukum yang timbul selama ini adalah Penafsiran dan konseptualisasi dari Otonomi seluas-luasnya yang terus berganti sesuai dengan dasar Hukum dibawah UUD yang diberlakukan diberbagai masa. Pasca reformasi yang ditandai sebagai perubahan besar dinegara Indonesia juga berimplikasi di bidang Hukum pemerintahan daerah Khususnya dalam hal Prinsip Otonomi seluas-luasnya. Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah Merupakan salah satu Undang-Undang yang lahir pada masa tersebut, serta Undang-Undang ini dikategorikan sebagai Undang-Undang yang sangat desentralistis dan memberikan Otonomi seluas-luasnya. Namun setelah Undang- Undang ini dirubah, maka banyak pertentangan secara teoritis mengenai menrapan Otonomi seluas-luasnya didaerah. Otonomi seluas-luasnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu bentuk negara di dalam negara seperti layaknya Negara Federal, tetapi harus di artikan sebagai penyerahan wewenang yang sesuai dengan apa yang ada didaerah, sehingga daerah berhak mengatur dan mengurus apa saja urusan yang terdapat didaerah masing-masing. Berdasarkan problematika tersebut maka rumusan masalah yang diteliti adalah: (1) Apakah dinamika Konsep Otonomi seluas-luasnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Local Democracy. (2) Bagaimana Konsep Otonomi seluas-luasnya dalam menjaga keseimbangan Negara Kesatuan dan Local Democracy. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu Suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normanya. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Sejarah Hukum, dan Pendekatan Konsep. Pendekatan-pendekatan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti dari sudut pandang konsep dan pengaturannya, peraturan perundang-undangan terkait serta kasus yang diangkat. Tesis ini menunjukkan bahwa Berkaitan dengan Kesesuai Penafsiran Konsep Otonomi selaus-luasnya yang telah diterapkan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan memiliki penafsiran yang cukup meyakinkan mengenai otonomi seluas-luasnya, tetapi karena dalam masa transisi dan masih dipandag sebagai pereduksi dari negara kesatuan itu sendir maka peraturan pelaksana dari Undang-Undang ini masih cenderung ragu dengan otonomi seluas-luasnya yang akan lebih menuju pada negara Federal, hal lain merupakan kondisi DPRD yang diposisikan sebagai Lembaga Legislatif merupakan pertentangan bentuk negara kesatuan itu sendiri. Undang-Undang no 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah meninggalkan prinsip Residual Function atau Prinsip sisa yang pada dasarnya merupakan ciri dari Otonomi seluas-luasnya, selain itu UU ini menggunakan menganut faham pembagian Urusan Pemerintahan dalam Mengganti faham Penyerahan Kewenangan dari Pusat kepada daerah. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah menafsirkan Otonomi seluas-luasnya yang condong pada otonomi terbatas. Konsep Otonomi seluas-luasnya dalam menjaga keseimbangan Negara Kesatuan dan Local Democracy, penulis memberikan beberapa gambaran antara lain dengan Memposisikan Otonomi seluas-luasnya sebagai suatu keniscayaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiiki keberagaman, NKRI dijalankan dengan Nilai dasar Unitaris dan Desentralisasi Teritorial. Dengan demikian Otonomi seluas-luasnya ditafsirkan sebagai berikut: Menganut Faham Penyerahan “Kewenangan”, Lebih menggunakan Sistem Residual Function, Kebebasan dan kemandirian daaerah dalam mengatur dan mengurus Dan Tidak Serta Merta dibatasi. Perwujudannya dalam Landasan Hukum agar tetap sejaralan dengan Otonomi seluas-luasnya dan Negara kesatuan Republik Indonesia, maka iv perlu dilakukan perwujudannya dalam beberapa point yakni, Pemaknaan Desentaralisasi, Dasar Filosofis, Fungsi Utama Pemerintahan Daerah, Unsur Pemerintahan Daerah, Mekanisme Transfer Kewenangan, Sistem Rumah tangga, Penentuan Urusan Pemerintahan Daerah, Hubungan Kewenangan Pusat Dan Pemerintahan Daerah serta Sistem Pengawasa