Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Collaborattive Governance di Kabupaten Buton Utara

Sampah masih menjadi masalah disetiap kota di Indonesia yang tak kunjung usai sehingga memerlukan penanganan yang serius. Pertumbuhan jumlah penduduk serta pola hidup dan gaya konsumtif masyarakat membawa dampak bertambahnya jumlah dan karakteristik sampah dari hari kehari. Pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara dirasakan belum maksimal sementara permasalahan dalam pengelolaan sampah dan jumlah timbunan sampah semakin banyak. Disisi lain pemerintah mempunyai keterbatasan sehingga membutuhkan dukungan dari pihak lain guna mengatasi persoalan sampah yang semakin bertambah. Pemerintah perlu memusatkan perhatian kepada masyarakat sebagai penghasil utama sampah dan tujuan utama pelayanan, sehingga masyarakat perlu dilibatkan langsung dalam pengelolaan sampah. Selain itu perlu dukungan sumberdaya dan pengetahuan dengan melibatkan berbagai stakeholders. Kolaborasi adalah salah satu terobosan dalam mengatasi ketidak mampuan dalam mengatasi persoalan sektor publik dengan pendekatan collaborative governance dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis : 1) Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buton Utara, 2) Pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara dari perspektif collaborative governance, 3) Faktor yang penghambat dan pendukung pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan desktiptif kualitatif dengan dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi, dan menggunakan teknis analisis data Miles, Huberman dan Saldana yang meliputi consensation data; display data; dan conclusion. Hasil penelitian ditinjau dari pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menunjukan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara masih belum maksimal yang nampak pada teknik pengelolaan sampah dengan menggunakan pola kumpul, angkut, buang, dan belum ada upaya pemilahan dari sumber timbulan sampah. Selain itu pengelolaan sampah masih terpusat pada DLH sebagai regulator dan eksekutor dan belum ada keterlibatan masyarakat dan pihak lain dalam pengelolaan sampah. Cakupan pelayanan hanya sebatas satu kecamatan saja dari enam kecamatan yang ada diix Kabupaten Buton Utara. Penanganan sampah menurut fungsi perwilayahan secara umun masih menggunakan pola individual dan individual langsung. Dalam menjalankan tugas sebagai pengelola sampah DLH masih terkendala dengan kurangnya sarana dan prasarana dan sumberdaya seperti, sumberdaya manusia, anggaran, dan organisasi kelembagaan. Ditinjau dari produksi sampah dan sampah yang dapat dikelola menunjukan angka yang sangat jauh dari harapan sehingga mengakibatkan sampah tidak terangkut dengan baik, terjadi pencemaran, dan menurunnya nilai estetika kota. Pengelolaan sampah dengan perspektif collaborative governance di Kabupaten Buton Utara diawali dengan mengindetifkasi stakeholders yang akan terlibat dalam pengelolaan sampah. Stakeholders yang terlibat terdiri dari stake holders internal dan eksternal yang kemudian diidetifikasi lagi mengenai stakeholders yang terlibat langsung maupun tidak langsung sehingga dapat menguatkan proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah. Dalam hal ini semua stakeholders merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga semua stakeholders saling mendukung secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan sampah. Dalam upaya kolaborasi pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara menunjukan adanya peluang yang baik dipandang dari perspektif collaborative governance yang nampak pada upaya DLH menjadi inisiator dengan mengadakan pertemuan awal untuk bekerjasama dengan stakeholders lain. Gagasan dari DLH ini akan menjadi salah satu faktor pendorong terlaksananya kolaborasi pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara. Dalam pertemuan awal ini hanya membahas tentang kesediaan dari berbagai stakeholders belum membahas sumberdaya dan kegiatan kerjasama yang akan diadakan. Kesediaan dari beberapa stakeholders karena DLH masih diberikan kepercayaan dan komitmen untuk memperbaiki pengelolaan sampah yang saat ini tidak maksimal karena kurangnya beberapa aspek seperti, aspek prosedural, kepemimpinan, pengetahuan dan sumberdaya yang harus ditingkatkan. Peluang yang baik juga nampak pada kegiata sosialisasi, pelatihan, dan daur ulang sampah yang sudah diadakan oleh masing-masing stakeholders yang akan terlibat langsung dalam pengelolaan sampah. Kegiatan tersebut menjadi peluang yang sangat besar bagi DLH untuk dijadikan dalam kegiatan kolaborasi pengelolaan sampah di Kabupaten Buton Utara. Dengan adanya kolaborasi pengelolaan sampah diharapkan hasil yang akan diperoleh berupa perubahan kualitas dan kuantitas dalam aspek ekonomi, lingkungan hidup, sosial masyarakat, dan politik. Adapun faktor penghambat dalam teknis operasional terdapat pada tingkat dan daerah pelayanan serta timbunan sampah dan pewadahan. Selain itu ditinjau dari aspek kelembagaan status dan kapasitas lembaga pengelolaan kebersihan masih belum memadai sehingga perlu ditingkatkan lagi. Dari aspek hukumx peraturan daerah ketentuan penanganan persampahan dan peraturan daerah retribusi belum ada, masih sebatas diusulkan namun belum terealisasi sampai saat ini. Disisi lain anggaran salah satu penyebab lemahnya sistem pengelolaan sampah antara lain karena minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan kebersihan kota. Minimnya peran serta dan tingkat kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan sampah. Beberapa faktor pendukung dalam pengelolaan sampah adalah, tersedianya lahan TPA yang luas, peluang ekonomi dengan daur ulang sampah, peluang penerapan tenaga kerja, peluang peningkatan kesehatan masyarakat, peluang kesediaan masyarakat untuk berpatisipasi dan membayar retribusi pengelolaan sampa