ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PARIWISATA OBYEK WISATA PANTAI KOTA KUPANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Rebublik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efesiensinya dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 18 A ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintahan daerah diatur disana dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-undang. Dengan demikian, pasal ini merupakan landasan filosofi dan landasan konstitusional pembentukan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Wilayah Negara Indonesia sangat luas dan terdiri dari berbagai satuan daerah yang memiliki sifat-sifat khusus tersendiri. Adalah sulit bagi pemerintah untuk dapat melihat dan menangani masalah-masalah yang ada di pelosokpelosok daerah tersebut. Masyarakat daerahlah yang sesungguhnya mengetahui kepentingan serta aspirasi mereka, maka idealnya mereka jugalah yang tentunya dapat mengatur dan mengurus kepentingannya secara efektif dan efisien. Sedangkan pemerintah pusat memberikan dorongan, bimbingan dan bantuan jika diperlukan. Dengan demikian daerah dirangsang dan diharapkan untuk senantiasa mengembangkan kemampuannya agar dapat melaksanakan dan mengembangkan kemampuannya agar dapat melaksanakan pembangunan di daerahnya selaras dengan tuntutan dan kepentingan yang ada di daerahnya, serta berdasarkan prakarsa atau inisiatif sendiri. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Basis otonomi daerah adalah daerah kabupatan dan daerah kota yang didasarkan asas desentralisasi. Sedangkan daerah Propinsi merupakan wakil pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan administratif yang mencakup lintas kabupaten dan kota. Dengan di tetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengisaratkan adanya pelimpahan wewenang yang semakin besar, sehingga setiap daerah di tuntut untuk lebih mandiri dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya masing-masing. Dengan demikian ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat harus dikurangi secara bertahap. Desentralisasi pada dasarnya adalah pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari institusi / lembaga / pejabat yang lebih tinggi kepada institusi / lembaga / fungsionaris bawahannya sehingga yang diserahi / dilimpahi kekuasaan wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu tersebut. Sumber pendapatan daerah dalam arti luas adalah pendapatan yang meliputi pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah sendiri dan pendapatan dari pemerintah pusat. Sedangkan pendapatan daerah dalam arti sempit adalah penerimaan sendiri (PAD). Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut: 1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari : a. Hasil pajak daerah; b. Hasil retribusi daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. Lain-lain PAD yang sah. 2. Dana Perimbangan. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sektor pariwisata selain untuk meningkatkan devisa negara diharapkan juga dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja. Obyek-obyek wisata perlu dikembangkan secara professional sehingga mampu menarik wisatawan asing maupun domestik. Hal ini membuat sektor pariwisata semakin penting perannya dalam ikut serta menjalankan roda pembangunan Indonesia. Indonesia dikenal memepunyai keindahan alam, kebudayaan, adat istiadat, dan sebagainnya, kesemuanya itu dapat digunakan sebagai modal utama untuk mengembangkan sektor pariwisata. Sektor ini diharapkan menjadi penghasil devisa setelah minyak dan gas bumi, untuk itu pemerintah semakin giat menggarap potensipotensi pariwisata yg ada di seluruh Indonesia. Propinsi Nusa Tenggara Timur tidak saja hanya dikenal sebagai daerah multi pulau dan ragam etnis, tetapi dikenal pula sebagai daerah yang memiliki potensi panorama alam laut dan pantai, gunung dan lembah serta keragaman kultur budaya yang menghiasi suku-suku bangsa bangsa/penghuni Nusa Flores, Sumba, Timor, Alor , Rote, Sabu dan Lembata atau yang disebut FLOBAMORA. Sektor pariwisata mempunyai potensi yang sangat besar namun belum diolah dan dikelola secara sungguh-sungguh dan professional yang meliputi obyek wisata bahari, wisata pantai, panorama alam dan wisata budaya yang sudah terkenal namun belum dikelola secara maksimal. Kota Kupang merupakan ibukota dari Propinsi Nusa Tenggara Timur dan memiliki beberapa obyek wisata pantai yang sangat potensial untuk di olah agar menjadi suatu sumber pendapatan bagi daerah tersebut. Dari data atas maka penulis bermaksud mengambil penelitian melalui skripsi dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PARIWISATA OBYEK WISATA PANTAI KOTA KUPANG”