ANALISIS YURIDIS PENGAKUAN (RECOGNITION) PEMERINTAHAN BARU DI MYANMAR (STUDI KUDETA MILITER MYANMAR)

ABSTRACTThe research topic with the title above begins with the formulation of the problem, namely: What is the case of the military junta's coup position in Myanmar?, How is the recognition of the new government resulting from the military junta coup in Myanmar in the perspective of international law? This research is a normative juridical law research using a statutory approach, a case approach, a comparative approach, a comparative approach, and conceptual, while the legal material collection technique used in this research is a document or literature study. The conclusion of this study is that the coup event in Myanmar has occurred three times, namely in 1962, 1988, and 2021. The recognition of the new government of the Myanmar military junta has not yet received official recognition from other countries or the international community, this has resulted in the government of the military junta Myanmar finds it difficult to establish relations with other countries.Key Words: Coup, Myanmar Military Junta, Recognition ABSTRAKTopik penelitian dengan judul diatas diawali dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimana kasus posisi kudeta junta militer di Myanmar?, Bagaimana pengakuan (recognition) terhadap pemerintahan baru hasil kudeta junta militer di Myanmar dalam perspektif hukum internasional? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif, pendekatan komparatif, dan konseptual, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peristiwa kudeta di Myanmar telah terjadi sebanyak tiga kali, yaitu tahun 1962, 1988, dan 2021. Pengakuan pemerintahan baru junta militer Myanmar hingga saat ini belum mendapat pengakuan resmi dari negara lain atau masyarakat internasional, hal ini mengakibatkan pemerintah junta militer Myanmar kesulitan untuk menjalin hubungan dengan negara lain.Kata Kunci: Kudeta, Junta Militer Myanmar, Pengakuan (Recognitio