Pelanggaran Ham Berat Dalam Penanganan Demonstran Anti Kudeta Oleh Junta Militer Myanmar Menurut International Convention On Civil And Political Rights

Permasalahan yang diangkat penulis dalam Skripsi ini adalah tindakan represif yang dilakukan Junta Militer Myanmar atas para demonstran anti kudeta, yang menyebabkan meninggalnya ratusan demonstran. Demonstrasi terjadi setelah Junta Militer menggunakan kekuatan militer untuk menggulingkan pemerintah sah Myanmar yang dipilih melalui pemilu. Masyarakat Myanmar yang tidak ingin hidup kembali dalam kekangan militer sebagaimana terjadi pada masa-masa sebelum demokrasi diterapkan, mencoba untuk mengajukan protes dengan cara menggelar demonstrasi damai menentang kudeta militer. Namun Junta Militer Myanmar mengambil langkah tegas dengan cara menghalau demonstran dengan senjata api, menembak, menganiaya, hingga menculik demonstran hingga menyebabkan kematian. Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam Skripsi ini adalah: 1) Apakah yang dilakukan Junta Militer Myanmar terhadap para demonstran anti kudeta di Myanmar telah melanggar HAM berat khususnya dikaji berdasarkan ICCPR? 2) Bagaimana bentuk penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan Junta Militer Myanmar menurut ICCPR dan perangkat Hukum Internasional lainnya? Jenis penelitian Skripsi ini adalah normatif dengan metode studi kasus. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dikaji adalah bahan hukum primer yang terdiri dari Statuta Roma, ICCPR, Basic principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, dan Konstitusi Myanmar tahun 2008; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, pendapat ahli; dan bahan hukum tersier berupa kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan teknik analisis kualitatif dan deskripsi analitik. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sesuai dengan ketetapan mengenai yang dimuat dalam ICCPR, maka yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar dalam proses penanganan para demonstran anti kudeta tergolong ke dalam pelanggaran HAM berat. Pelanggaran tersebut berupa penembakan warga sipil hingga menyebabkan luka dan kematian dan penangkapan serta penculikan warga sipil tanpa melalui prosedur pengadilan. Hasil lainnya menjelaskan bahwa meskipun pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar tergolong sebagai pelanggaran terhadap ICCPR yang bersifat Jus Cogens, serta hal tersebut juga dapat dipandang sebagai bentuk tidak adanya keinginan (unwilling) dan ketidak-mampuan (unabel) dari Myanmar untuk mengatasi pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam lingkup negaranya, namun PBB tidak dapat membawa kasus Junta Militer Myanmar ke hadapan ICC. Hal ini disebabkan karena adanya salah satu anggota dari Dewan Keamanan PBB yang menggunakan hak vetonya untuk menolak rencana membawa Junta Militer Myanmar ke ICC. Temuan ini juga menunjukkan bahwa PBB sebagai lembaga internasional yang dibentuk dengan salah satu tujuan utamanya untuk melindungi HAM ternyata memiliki keterbatasan untuk menegakkan hukum internasional tentang HAM. PBB tidak dapat berbuat banyak untuk menghentikan dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam negara yang tidak meratifikasi konvensi internasional tentang HAM