Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Harta Bersama Yang Memuat Cacat Hukum: (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 909/PK/PDT/2020)

In carrying out duties and authorities regarding the making of an authentic deed, notary/PPAT should prioritize the precautionary principle to avoid conflict. The problem that often occurs is the absence of consent of the married couple for the sale made by one of the parties related to joint property, where this leads to manipulation of the seller's marital status. The void mutual agreement affects the validity of the sale and purchase agreement, especially if in the deed of sale and purchase binding agreement, the seller and buyer also agree on the granting of power to sign the deed of sale and purchase. With the grant of power of attorney, PPAT is no longer dealing directly with the seller in the implementation of the sale and purchase deed. This study aims to examine the validity of the deed of sale and purchase binding agreement which contains a clause granting power to sign the deed of sale and purchase of joint assets without wife's consent and review the rights of the heirs to the land transferred to the buyer by a seller who does not have good intentions. This type of research is normative juridical research and the data used consist of secondary data and primary. The result of the study show that the term of the agreement and the term of a lawful cause are violated and the rights of the heirs cannot be implemented because the judicial review decision upholds the rights of buyers who have good intentions. Abstrak Dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangan mengenai pembuatan akta autentik, Notaris/PPAT hendaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari konflik. Persoalan yang kerap kali terjadi adalah ketiadaan persetujuan dari pasangan nikah atas penjualan yang dilakukan oleh salah satu pihak terkait harta bersama, dimana hal ini berujung pada pemanipulasian status perkawinan Penjual. Kekosongan persetujuan bersama berpengaruh terhadap kesahihan perjanjian jual beli, terutama jika dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Penjual dan Pembeli juga menyepakati tentang pemberian kuasa untuk menandatangani Akta Jual Beli. Dengan adanya pemberian kuasa, PPAT tidak lagi berhadapan secara langsung dengan Penjual dalam pelaksanaan Akta Jual Beli. Penelitian bertujuan untuk menelaah keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang berisi klausul pemberian kuasa untuk menandatangani Akta Jual Beli harta bersama tanpa persetujuan istri dan meninjau hak para ahli waris terhadap tanah yang dialihkan kepada Pembeli oleh Penjual yang tidak beriktikad baik. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dan data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat kesepakatan dan syarat suatu sebab yang halal terlanggar dan hak para ahli waris tidak dapat terlaksana sebab Putusan Peninjauan Kembali menjunjung hak Pembeli yang beriktikad baik