INDONESIA: Ketidakpastian hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) khususnya hak untuk mendapatkan kesempatan yang layak dalam pemilu/pilkada membuat sebagian besar peserta mengeluhkan haknya sebagai warga negara. Adanya Putusan atas permohonan hak tersebut pada Mahkamah Konstitusi membuat pro dan kontra dikalangan ASN yang dinilai bertentangan dengan HAM. Fokus penelitian ini menganalisis tentang 1) Bagaimana dampak normatif Putusan MK No.41/PUU-XII/2014 atas hak politik Pegawai Negeri Sipil. Kemudian, 2) Bagaimana perspektif Maslahah Mursalah atas Putusan MK No.41/PUU-XII/2014 tentang hak politik Pegawai Negeri Sipil. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), pen...
INDONESIA : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penca...
ABSTRAK Saat ini banyak dari pihak suami yang setelah bercerai dengan istrinya, menikah lagi deng...
INDONESIA: Sistem pembayaran di Indonesia semakin berkembang, dari yang semula pembayaran menggun...
INDONESIA: Keberadaan lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di tahun 2006 menjadi solus...
INDONESIA: Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, memunculkan satu kep...
INDONESIA: Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan efektivitas kelas yang menggunakan st...
INDONESIA: Senyawa basa Schiff merupakan produk reaksi kondensasi antara amina primer dengan seny...
ABSTRAK Mahkamah Syar’iyah adalah suatu peradilan khusus sebagai Peradilan Syariat Islam dengan k...
ABSTRAK Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangannya bersifat final ...
ENGLISH: Article 53 Paragraph (1) of Law no. 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law no...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara aktivitas menghafal Al-Qur’an dan kemam...
ABSTRAK Zedra Warang, Relevansi Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Fintech Syari’ah terhadap Pe...
ABSTRAK Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, Mahkamah Agung membuat aturan menge...
it is believed that “ Al-Shadaqah” is giving partially of the wealth to the poor. Al-Asfahani argued...
INDONESIA : Berdasarkan penelitian awal di kelas XII MA Raudlatul Muta’allimin, dalam proses pemb...
INDONESIA : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penca...
ABSTRAK Saat ini banyak dari pihak suami yang setelah bercerai dengan istrinya, menikah lagi deng...
INDONESIA: Sistem pembayaran di Indonesia semakin berkembang, dari yang semula pembayaran menggun...
INDONESIA: Keberadaan lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di tahun 2006 menjadi solus...
INDONESIA: Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, memunculkan satu kep...
INDONESIA: Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan efektivitas kelas yang menggunakan st...
INDONESIA: Senyawa basa Schiff merupakan produk reaksi kondensasi antara amina primer dengan seny...
ABSTRAK Mahkamah Syar’iyah adalah suatu peradilan khusus sebagai Peradilan Syariat Islam dengan k...
ABSTRAK Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangannya bersifat final ...
ENGLISH: Article 53 Paragraph (1) of Law no. 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law no...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara aktivitas menghafal Al-Qur’an dan kemam...
ABSTRAK Zedra Warang, Relevansi Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Fintech Syari’ah terhadap Pe...
ABSTRAK Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, Mahkamah Agung membuat aturan menge...
it is believed that “ Al-Shadaqah” is giving partially of the wealth to the poor. Al-Asfahani argued...
INDONESIA : Berdasarkan penelitian awal di kelas XII MA Raudlatul Muta’allimin, dalam proses pemb...
INDONESIA : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penca...
ABSTRAK Saat ini banyak dari pihak suami yang setelah bercerai dengan istrinya, menikah lagi deng...
INDONESIA: Sistem pembayaran di Indonesia semakin berkembang, dari yang semula pembayaran menggun...